(VOVworld) - Laporan  tentang pemaparan dan penerimaan pendapat anggota Majelis Nasional (MN) dan rakyat Vietnam tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-tahun 1992 (UUD-1992) telah dipresentasikan oleh Kepala Komisi Hukum MN Vietnam, Phan Trung Ly pada Selasa pagi (21 Oktober).

Pada persidangan ke-6 MN Vietnam angkatan ke-13: Titik beratnya ialah membahas amandemen  UUD-1992
(Foto: vneconomy.vn)

Tentang nama negara, laporan ini menegaskan bahwa mempertahankan nama negara Republik Sosialis Vietnam adalah  hal yang perlu untuk memanifestasikan secara konsekuen tujuan dan jalan yang telah dipilih oleh Partai Komunis dan rakyat sendiri ialah membangun sosialisme di Vietnam. Tentang watak Negara, Komite  Perancangan dan Amandemen UUD  meminta untuk terus  menetapkan bahwa  semua  kekuasaan negara berada ditangan  rakyat yang fundasinya ialah persekutuan antara kelas buruh dengan kelas tani dan barisan cendekiawan. Laporan ini juga memberitahukan bahwa mayoritas mutlak  pendapat rakyat  dan para anggota MN  menyetujui penegasan dalam UUD tentang peranan memimpin Partai Komunis Vietnam.

Ketika mengungkapkan sistim ekonomi, Komite  Perancangan dan Amandemen UUD  sepakat memilih opsi yang ditentukan yaitu ekonomi Vietnam adalah  perekonomian pasar menurut pengarahan sosialisme, punya banyak unsur ekonomi, diantaranya ekonomi Negara memaikan peranan dominan untuk lebih memperjelas pengarahan sosialisme dan lebih memperjelas  peranan poros  dari ekonomi Negara.

Untuk menginstitusikan semua Resolusi dari Partai Komunis dan memenuhi tuntutan perkembangan Tanah Air dalam situasi baru, mayoritas pendapat  rakyat, anggota MN dan badan-badan dan organisasi yang bersangkutan  menyetujui perlunya  memperbarui  pola organisasi pemerintahan daerah.

Juga pada Selasa pagi, Komite Tetap MN Vietnam mempresentasikan rancangan Resolusi menentukan beberapa hal tentang pelaksanaan UUD-1992  (amandemen tahun  2013).

Dalam laporan Pemerintah tentang pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 yang disampaikan di depan MN Vietnam pada Selasa pagi, (22 Oktober), Insprektorat Jenderal Pemerintah Vietnam, Huynh Phong Tranh menunjukkan bahwa pada 2013, Inspektorat Negara telah menemukan 80 kasus dan 90 obyek yang berperilaku terkait dengan korupsi dengan jumlah uang kira-kira VND 117,5 miliar. 

Walaupun beberapa kasus korupsi serius dan rumit yang mendapat perhatian opini umum  telah diadili secara tepat waktu, tapi, masalah menemukan dan menangani perilaku korupsi tahun 2013 masih punya keterbatasan-keterbatasan.  

Supaya pekerjaan ini menjadi lebih berhasil-guna, Dinh Xuan Thao, anggota MN Vietnam dari kota Hanoi mengatakan: “Ketentuan undang-undang sekarang ini sudah cukup dan ketat. Masalahnya ialah pelaksanaannya. Misalnya, masalah pelporan dan transparansi harta benda dan sumber pendapatan di kantor agar diawasi oleh semua orang. Pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan”.    

Selain itu, Komisi Hukum MN Vietnam juga menyatakan bahwa perlu membuka sosialisasi untuk menciptakan gerakan seluruh rakyat turut menemukan dan melaporkan korupsi./.