Acara unjuk muka Penelitian dasar tentang bisnis dan hak asasi manusia (Foto: VNA)

Menurut hemat bapak Axel Blaschke, Kepala Institut Friedrich-Ebert-Stiftung (FES Viet Nam), Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, pada tanggal 16 November 2011, telah sepakat mengesahkan prinsip-prinsip bimbingan dari PBB tentang bisnis dan HAM. Dari situ mengakhiri masalah-masalah kontroversial  yang sudah memakan waktu  puluhan tahun tentang tanggung jawab badan usaha terhadap HAM. UNGP mengeluarkan patokan global yang pertama untuk membantu mencegah dan memecahkan bahaya pengaruh yang tidak menguntungkan tentang HAM yang bersangkutan dengan bisnis. Di samping itu memperluas penerapan di seluruh dunia untuk memperkuat stan dar dan praktek yang bersangkutan dengan bisnis dan HAM.

Menurut statistik sampai dengan akhir tahun 2017, ada 21 negara misalnya Inggris, Jerman, Belanda, Amerika Serikat dan lain-lain membuat Rencana aksi nasional tentang bisnis dan HAM. Khususnya di kawasan Asia Tenggara, ada negara-negara yang sedang mengawali Rencana ini yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia. Sedangkan di sektor badan usaha, jumlah perusahaan multinasional di seluruh dunia yang menyelipkan UNGP dengan kebijakan tentang bisnis dan HAM  semakin meningkat.

UNGP juga sedang diselipkan dengan kebijakan perkembangan yang berkesinambungan dari perusahaan-perusahaan  yang punya sumber suplai di Viet Nam.  Kenyataan ini telah membuka peluang dalam menggunakan UNGP sebagai kerangka memeriksa dan memperbaiki kebijakan perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas badan usaha di Viet Nam, terutama badan usaha yang berpartisipasi pada rangkaian suplai global.