(VOVworld) – Pada Senin pagi (19 Oktober), Kantor Majelis Nasional (MN) Vietnam mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan program Persidangan ke-10, MN angkatan ke-13 yang direncanakan akan berlangsung pada Selasa pagi (20 Oktober).

Ketua Kantor MN Vietnam, Nguyen Hanh Phuc memberitahukan bahwa pada persidangan ini, para anggota MN pada pokoknya akan memecahkan masalah-masalah hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undangan Dasar (UUD) tahun 2013 guna menyempurnakan Negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. MN menyediakan sebagian besar waktu untuk membahas, mempelajari dan mengesahkan 18 UU, 14 Resolusi dan beberapa rancangan UU yang bersangkutan langsung dengan hak manusia, hak dan kewajiban dasar para warga. MN juga akan berbahas tentang situasi sosial-ekonomi, anggaran keuangan Negara tahun 2015 dan rencana tahun 2016, hasil pelaksanaan program-program target nasional tahap 2011-2015 dan rencana tahun 2016-2020; memberikan pendapat tentang rencana pengembangan sosial-ekonomi, rencana keuangan pada masa 5 tahun mendatang, rencana investasi publik untuk jangka menengah tahap 2016-2020, pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015. Isi baru pada Persidangan ke-10, MN angkatan ke-13 ialah pemilihan Dewan Pemilihan Nasional dan Sekretaris Jenderal MN menurut UU mengenai Organisasi MN yang baru, mendekati peraturan internasional.

Pada persidangan ini, aktivitas interpelasi akan diperbarui menurut bentuk melakukan interpelasi  secara umum, tidak melakukan interpelasi terhadap masing-masing masalah seperti persidangan-persidangan sebelumnya, meninjau resolusi-reolusi tentang pelaksanaan interpelasi Pemerintah dan para anggota Pemerintah. Menurut rencana, MN akan melakukan interpelasi terhadap Perdana Menteri dan para anggota Pemerintah guna menjamin pengawasan secara tuntas semua masalah. Kepala Kantor MN Vietnam, Nguyen Hanh Phuc mengatakan: “Semua anggota Pemerintah harus menghadiri acara interpelasi ini agar supaya MN dan anggota MN menginterpelasi sesuatu anggota. Yang ke-2 PM juga menghadiri dan langsung memberikan penjelasan atas masalah-masalah yang bersangkutan dengan PM. Dalam proses menjawab interpelasi, PM bisa akan memberikan laporan secara garis besar tentang masalah-masalah yang tersisa dan situasi umum”.