Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negara ini tidak berpartisipasi dan tidak menandatangani traktat tersebut. Dia menegaskan akan membela garis perbatasan terhadap kaum migran ilegal. Sementara itu, Pemerintah Polandia yang menjalankan garis politik sayap kanan juga menyatakan tidak mendukung traktat tersebut karena menyatakan bahwa permufakatan ini tidak menjamin keamanan nasional dan bisa menimbulkan gelombang migran ilegal. Menurut Polandia, naskah ini  bertentangan dengan prioritas-prioritas Warsawa termasuk menjamin keamanan warga negara dan kebijakan yang ketat terhadap  arus migran.

Sebelumnya, traktat ini telah didukung oleh 193 negara anggota PBB kecuali AS – negara yang telah menarik diri dari traktat tersebut dari  tahun lalu. Ini akan merupakan naskah internasional yang pertama tentang kontrol terhadap aktivitas migrasi. Traktat tersebut telah mengeluarkan 23 target untuk menjamin aktivitas-aktivitas migrasi legal, bersamaan itu mengelola secara lebih baik arus migran global pada latar jumlah migran ini telah mencapai 250 juta orang, menduduki 3% populasi dunia. Direncanakan, traktat ini akan resmi diesahkan di satu konferensi di Maroko dari 10-11/12 mendatang.