Amandemen UU Pertanahan untuk Eksploitasi Sumber Daya Lahan Secara Berhasil Guna bagi Pembangunan
(VOVWORLD) - Amandemen UU Pertanahan adalah salah satu isu yang banyak diungkapkan oleh para anggota Majelis Nasional (MN) pada sesi perbahasan pada tanggal 21 Juli sore tentang rencana Program Legislasi tahun 2022, dan penyesuaian Program Legislasi tahun 2021.
Berbagai pendapat setuju untuk memasukkan UU Pertanahan diamandemen ke dalam Program Legislasi tahun 2022 dari MN. To Van Tam, anggota Majelis Nasional provinsi Kon Tum berkata:
Undang-undang pertanahan menarik perhatian para pemilih. Pada kenyataannya, tanah belum menjadi sumber utama pembangunan sosial ekonomi tanah air dan karena rumitnya masalah ini, saya pikir itu harus dibahas dan disahkan setelah 3 persidangan.
 To Van Tam, anggota Majelis Nasional provinsi Kon Tum berkata di sesi perbahasan tersebut (Foto: Duong Giang/VNA) |
Menurut paparan Pemerintah, ada 11 kelompok kebijakan yang diusulkan untuk diubah dan ditambah dalam UU Pertanahan, di antaranya ada perlunya memperjelas peran dan tanggung jawab Negara sebagai wakil pemilik dan menyatukan metode Pengelolaan Tanah; mengelompokkan tanah menurut tujuan penggunaan, menurut ruang dan fungsi penggunaan tanah...
UU Pertanahan 2013 mulai berlaku pada 1 Juli 2014. Menurut kesimpulan Pemerintah, setelah lebih dari 7 tahun dilaksanakan, selain hasil yang dicapai, UU Pertanahan mengungkapkan beberapa keterbatasan. Yaitu sumber daya tanah belum benar-benar dimanfaatkan dan dikembangkan secara penuh untuk melayani pembangunan sosial ekonomi tanah air./.