(VOVworld) – Dalam kerangka persidangan ke-7 Majelis Nasional (MN) Vietnam ke-13, pada Selasa sore, (20 Mei), Majelis Nasional Vietnam mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh tentang situasi Laut Timur, penempatan anjungan pengeboran minyak Haiyang 981 di zona ekonomi eksklusif Vietnam, kebijakan dan solusi yang dilakukan oleh Vietnam tentang masalah ini.
Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh
(Foto: dantri.com.vn)
Dalam keterangannya kepada kalangan pers tentang isi ini, Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh memberitahukan: “Vietnam tetap meneruskan langkah-langkah diplomatik yang pada pokoknya melakukan pertemuan langsung dengan Tiongkok (hingga kini sudah ada kira-kira 20 pertemuan). Di situ, Vietnam bertekad berjuang untuk menuntut kepada Tiongkok supaya harus menarik anjungan pengeboran dan semua kapal pengawal dari kawasan tersebut. Itulah pendidrian tegas dari Vietnam. Vietnam akan terus berjuang dan melaksanakan langkah-langkah yang damai dan sesuai dengan hukum internasional untuk membela kedaulatan”.
Beberapa anggota Majelis Nasional juga meminta kepada Pemerintah supaya mengambil bentuk-bentuk bantuan yang sesuai bagi kaum nelayan untuk merapati laut dan menangkap hasil perikanan di lepas pantai. Nguyen Thai Hoc, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Phu Yen (Vietnam Tengah) meminta: “Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada kaum nelayan tentang waktu pinjaman modal atau menciptakan syarat agar mereka meminjam modal dengan suku bunga 0% dan memperlengkapi kapalnya secara mantap. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada kaum nelayan dalam hal alat-alat penangkapan yang modern agar mereka bisa melakukan aktivitas di lepas pantai”.
Menurut agenda, laporan tentang situasi Laut Timur akan terus dibahas pada sesi-sesi persidangan Majelis Nasional pada hari-hari mendatang./.