(VOVworld) – Asosiasi Ilmu Sejarah Vietnam pada Sabtu (10 Mei) mengeluarkan pernyataan yang memprotes Tiongkok membawa secara tidak sah anjungan pengeboran ke Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam, melakukan tindakan yang mengancam pasukan-pasukan pelaksana Undang-Undang Vietnam, mengancam kapal-kapal Vietnam yang bertugas di daerah tersebut. Asosiasi Vietnam ini menganggapnya sebagai tindakan pelanggaran kasar yang dilakukan Tiongkok terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Vietnam, melanggar secara terang-terangan Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun-1982 (UNCLOS-1982). Ini juga merupakan tindakan pelanggaran terhadap Deklarasi tentang cara berperilaku dari semua pihak di Laut Timur (DOC) yang ditanda-tangani oleh Tiongkok dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2002 dan tidak menghormati komitmen-komitmen yang telah berulang kali ditegaskan oleh pemimpin senior dua negara. Tindakan Tiongkok yang berbahaya itu juga berpengaruh secara serius terhadap keamanan dan keselamatan maritim di Laut Timur yang bersangkutan dengan kepentingan semua negara ASEAN dan dunia. Asosiasi Ilmu Sejarah Vietnam dengan tegas menuntut kepada Tiongkok supaya segera menarik kembali Anjungan Pengeboran Haiyang-981 beserta semua jenis kapal pengawal dari wilayah laut dimana Vietnam punya hak kedaulatan dan hak yurisdiksi sesuai dengan UNCLOS-1982 dan semangat DOC guna memulihkan perdamaian, kestabilan dan keselamatan maritim di Laut Timur.

Sangha Buddha Vietnam pada Sabtu (10 Mei) juga meminta kepada Tiongkok supaya segera menarik Anjungan Pengeboran Haiyang-981 dari wilayah laut Vietnam. Pada jumpa pers yang diadakan pada Sabtu malam (10 Mei), Mahasthavira Thich Duc Thien, Sekretaris Jenderal Komite Penyelenggaraan Mega Upacara Waisak Perserikatan Bangsa-Bangsa - 2014, menegaskan bahwa Sangha Buddha Vietnam meminta kepada para pemuka agama, wakil agama Buddha, biksu-biksuni, umat Buddhis dan sahabat internasional pecinta perdamaian di dunia memberikan kata untuk mengutuk tindakan yang sepenuhnya salah dari pihak Tiongkok tersebut.

Pada hari yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Vietnam, Thuan Huu, mengirim surat kepada Ketua Persatuan Wartawan seluruh Tiongkok, yang isinya dengan tegas memprotes tindakan Tiongkok yang secara sepihak membawa anjungan pengeboran beserta sejumlah besar kapal berbagai jenis, termasuk pula kapal militer ke wilayah laut milik kedaulatan Vietnam. Persatuan Wartawan Vietnam meminta kepada Tiongkok supaya segera menghentikan tindakan-tindakan ilegal dan menarik kembali Anjungan Pengeboran Haiyang-981 beserta semua kapal pengawal dari wilayah laut Vietnam, jangan membiarkan terjadi lagi tindakan-tindakan yang serupa.


Pada hari yang sama, Asosiasi Sarjana Hukum kota Ho Chi Minh mengadakan rapat umum untuk memprotes Tiongkok yang menempatkan secara ilegal Anjungan Pengeboran Haiyang-981 di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Yang menghadiri rapat umum ini ada kira-kira 1.000 orang dari berbagai kelas sosial seperti: cendekiawan, intelektual, rakyat etnis minoritas, wakil agama, seniman-seniwati, mahasiswa berbagai perguruan tinggi dan pemuda kota Ho Chi Minh, dll. Saudara Pham Duc Loc, seorang penduduk di kabupaten Go Vap, kota Ho Chi Minh, mengatakan: “Saya merasa sangat gusar terhadap tindakan Tiongkok yang membawa anjungan pengeboran ke wilayah laut kita di Laut Timur. Saya mencintai Tanah Air dan akan memberikan sumbangan tenaga untuk melindungi Tanah Air”.

Asosiasi Sarjana Hukum kota Ho Chi Minh juga mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta kepada Tiongkok supaya menghormati dan melaksanakan secara tepat permufakatan yang dicapai para pemimpin Vietnam dan Tiongkok untuk menangani sengketa di Laut Timur, jangan membiarkan tindakan pelanggaran yang serupa terjadi lagi.

Sementara itu, menurut Pengacara Nguyen Thuan, Wakil Ketua Asosiasi Sarjana Hukum kota Da Nang, pasal dalam UNCLOS-1982 menentukan secara jelas landas kontinen milik negara pantai. Oleh karena itu, posisi dimana Tiongkok menempatkan Anjungan Pengeboran Haiyang-981 adalah sama sekali berada di wilayah landas kontinen Vietnam. Pengacara Nguyen Thuan menegaskan: “Tiongkok menempatkan anjungan pengeboran itu di wilayah landas kontinen Vietnam. Dengan demikian, tindakan ini merupakan pelanggaran yang sangat terang-terangan terhadap pasal-pasal yang sudah ditentukan secara sangat kongkrit yaitu: satu negara tidak bisa menempatkan anjungan pengeboran di negara lain”./.