Beberapa negara mengajukan solusi tentang masalah RDRK
(VOVWORLD) - Ketika menghadiri dan menyampaikan pidato dalam pertemuan Panglima Angkatan Darat 29 negara di kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia, Perdana Menteri (PM) Republik Korea, Lee Nak-yon, pada Rabu (20 September) menyatakan akan meningkatkan sanksi-sanksi dan tekanan terhadap Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) untuk memaksa Pyong Yang kembali ke meja perundingan.
PM Republik Korea, Lee Nak-yon (Foto: Yonhap) |
Dia telah mengikhtisarkan kembali bahwa RDRK telah melaksanakan 14 peluncuran rudal dan melaksanakan satu uji coba nuklir dalam wkatu 4 bulan ini sejak Presiden Republik Korea, Moon Jae-in memegang kekuasaan pada bulan Mei lalu. Dia memperingatkan bahwa Pemerintah Republik Korea akan mengenakan sanksi-sanksi yang kuat dan efektif dalam masalah ini.
Juga bersangkutan dengan masalah RDRK, pada rabu (20 September), dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MN PBB), PM Jepang, Shinzo Abe menyerukan kepada negara-negara supaya melaksanakan secara lengkap semua resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap RDRK setelah uji-uji coba nuklir dan rudal yang dilaksanakan oleh Pyong Yang. Dia menyatakan bahwa agar RDRK menghapuskan secara sepenuhnya program rudal dan senjata nuklir, hal-hal yang perlu dilakukan tidak hanya dialog saja melainkan juga menimbulkan tekanan. Sementara itu, ketika berbicara di depan kalangan pers di sela-sela Persidangan MN PBB, Kanselir Jerrman Angela Merkel menyatakan bahwa solusi satu-satunya terhadap masalah RDRK ialah perdamaian dan diplomatik. Sedangkan, Presiden Perancis, Emmanuel Macron menyatakan menentang langkah militer dan menekankan bahwa hal itu akan menimbulkan pembasmian di semenanjung Korea. Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan mendukung solusi damai terhadap masalah nuklir RDRK.