Deputi PM Vietnam, Vuong Dinh Hue berbicara di depan sidang tersebut (Foto: VOV)

Hakekat  P2P Lending merupakan pola bisnis baru, layanan kreatif berdasarkan pada fundasi teknologi digital yang dikonektivitaskan secara langsung dengan pemberi pinjaman (investor) tanpa melalui mediator keuangan. Menurut itu, “Perusahaan P2P Lending” memasok fundasi transaksi online (Platform) kepada pemberi pinjaman melakukan konektivitas dan meminjam langsung kepada pemberi pinjaman. Semua aktivitas meminjam, membayar utang (pokok dan suku bunga) antara peminjam dan pemberi pinjaman dicatat dan  diarsipkan  oleh fundasi transaksi online  dengan papan elektronik dan digitalisasi.

Ketika menyimpulkan sidang ini, Deputi PM Vuong Dinh Hue menekankan bahwa rancangan Keputusan ini memanifestasikan secara jelas pandangan ialah Negara melarang dan akan menangani secara serius tindakan-tindakan yang  tersamar dari pola bisnis baru ini, melanggar hukum organisasi-organisasi perkreditan tahun 2010, di antaranya melarang keras perseorangan dan organisasi yang bukan merupakan organisasi perkreditan melaksanakan aktivitas  bank, kecual transaksi margin, transaksi jual-beli sekuritas dari perusahaan efek.