Deputi PM, Menlu Viet Nam Pham Binh Minh menerima Sekretaris Negara Kemlu Jepang, Kazuyuki Nakane
(VOVWORLD) - Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Viet Nam, Pham Binh Minh, pada Kamis sore (9 Agustus) di Kota Ha Noi, telah menerima anggota Majelis Rendah, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang, Kazuyuki Nakane.
Deputi PM, Menlu Viet Nam, Pham Binh Minh (kanan) menerima anggota Majelis Rendah, Sekretaris Negara Kemlu Jepang, Kazuyuki Nakane. (Foto: VOV) |
Pada pertemuan ini, Deputi Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Viet Nam, Pham Binh Minh meminta kepada kedua negara supaya terus berkoordinasi melakukan secara baik kunjungan-kunjungan dan pertemuan-pertemuan para pemimpin senior pada tahun 2018 ini sehubungan dengan peringatan ultah ke-45 penggalangan hubungan diplomatik Viet Nam-Jepang, mendorong penggelaran semua permufakatan tingkat tinggi, memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, berkoordinasi erat dan efektif di semua forum internasional dan regional. Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh berharap agar dua pihak terus menggelarkan secara berhasil-guna semua proyek kerjasama ODA dari Jepang di Viet Nam dan berbahas tentang situasi beberapa proyek kerjasama ODA dengan Jepang.
Pada pihaknya, Sekretaris Negara Kemlu Jepang, Kazuyuki Nakane menegaskan: Jepang mendukung Viet Nam berkembang secara berkesinambungan dan berharap akan terus bekerjasama erat untuk mendorong hubungan Viet Nam-Jepang berkembang secara lebih substantif dan kuat pada waktu mendatang, turut membangun kawasan Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka maupun memberikan sumbangan pada perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dia berharap agar Viet Nam mengembangkan peranan aktif ketika memegang jabatan sebagai Koordinator hubungan ASEAN-Jepang tahap 2018-2021, bekerjasama demi sukses Konferensi Tingkat Tinggi Sungai Mekong-Jepang yang dijadwalkan akan diadakan pada bulan Oktober mendatang di Tokyo dan juga menekankan dukungan Jepang terhadap pandangan Viet Nam dan ASEAN dalam memecahkan secara menyeluruh sengketa-sengketa internasional, di antaranya ada masalah Laut Timur.