(VOVworld) – Pada Selasa sore (6 Mei), Deputi Perdana Menteri (Deputi PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Anggota Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Yang Jiechi tentang anjungan pengeboran minyak Haiyang-981 dan banyak kapal Tiongkok yang beraktivitas di blok migas 143, di landas kontinen Vietnam dari 1 Mei 2014 sampai sekarang.
Pada pembicaraan via telepon ini, Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh menekankan bahwa Tiongkok secara sepihak membawa anjungan pengeboran minyak Haiyang-981 dan sejumlah besar kapal-kapal, termasuk kapal militer untuk beraktivitas di kawasan ini adalah illegal, bertentangan dengan hukum dan prinsip internasional, melanggar secara serius kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracel), hak kedaulatan dan hak yurisdiksi terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Hal ini juga berpengaruh negatif terhadap kepercayaan politik dan semua segi kerjasama antara dua negara, melukai perasaan rakyat Vietnam. Vietnam tidak bisa menerima dan dengan konsisten menolak tindakan Tiongkok ini; meminta kepada Tiongkok supaya menarik semua anjungan pengeboran minyak Haiyang-981 dan semua kapal ke luar dari kawasan ini dan bersama-sama melakukan perundingan untuk menangani semua sengketa di sekitar masalah ini.
Deputi PM Pham Binh Minh melakukan pembicaraan via telepon
dengan Anggota Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Yang Jiechi
(Foto: vtc.vn)
Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh menegaskan bahwa Vietnam akan menerapkan semua langkah yang sesuai dan perlu untuk membela semua hak dan kepentingan yang pada tempatnya dari Vietnam. Bersamaan itu, Vietnam selalu memanifestasikan iktikat baik dan secara sabar menangani secara layak semua sengketa melalui perundingan, dialog dan langkah-langkah damai yang lain menurut pemahaman bersama dari Pemimpin tingkat tinggi dua negara, Permufakatan tentang prinsip-prinsip dasar dalam membimbing penanganan masalah di laut, sesuai dengan semua ketentuan dan praktek Hukum Internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, jangan membiarkan masalah ini merugikan kepercayaan politik dan kerjasama antara dua fihak.
Sebelumnya, pada 4 Mei lalu, Deputi Menlu, Kepala delegasi perunding Pemerintah tentang perbatasan wilayah fihak Vietnam, Ho Xuan Son telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Deputi Menlu, Kepala delegasi perunding Pemerintah tentang perbatasan wilayah fihak Tiongkok, Liu Zhenmin dan berbahas secara serius tentang kasus tersebut.
Juga pada hari yang sama (4 Mei), Wakil Kementerian Luar Negeri Vietnam (Kemlu) telah melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha Sementara Kemlu Tiongkok di kota Hanoi, menyerahkan nota Kemlu Vietnam kepada Kemlu Tiongkok. Isi nota ini meminta kepada Tiongkok supaya
“segera menarik anjungan pengeboran minyak tersebut dan semua kapal, alat serta personil yang bersangkutan ke luar dari blok migas 143 di landas kontinen Vietnam dan jangan membiarkan tindakan yang sama terjadi lagi”. Nota ini menegaskan:
“Vietnam sangat menghormati hubungan kerjasama persahabatan dan kemitraan kerjasama strategis yang komprehensif dengan Tiongkok, bersedia mengesahkan mekanisme-mekanisme perundingan bilateral untuk menangani secara damai semua sengketa di laut antara dua negara di atas dasar hukum internasional"./.