sekarang antara Teheran dan negara-negara  adi kuasa di dunia untuk mencapai permufakatan terakhir sebelum batas waktu pada 30 Juni ini. Ketika berbicara kepada kalangan pers, juru bicara Dewan Garda Iran, Nejatollah Ebrahimian memberitahukan: UU tersebut telah dibahas secara mendadak dan mendapat pengesahan dari para anggota Dewan ini. Dia juga menegaskan bahwa UU ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Pabrik produksi bahan bakar  di kota Isfahan, Iran Tengah
(Foto: AFP/vietnamplus.vn)

Menurut Undang-Undang Dasar Iran, dengan 12 anggota, diantaranya ada 6 pakar hukum dan 6 pengacara  Muslim, Dewan Garda ini bertugas  memeriksa  para calon di semua pemilu Parlemen dan Presiden, mengawasi semua pemilu ini dan mempelajari serta mengesahkan rancangan-rancangan undang-undang yang diesahkan di Parlemen untuk menjamin  agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam./.