(VOVWORLD) - Dunia terus menyatakan keprihatinan tentang situasi di Myanmar setelah tentara menangkap para pemimpin Pemerintah, gubernur daerah dan para pejabat senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL) pada tanggal 1 Februari lalu.
 Serdadu melaksanakan tugas di Mandalay, Myanmar, 2/2/2021 (Foto: AFP / VNA) |
Pada Rabu (10/2), dalam pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Toshimitsu Motegi, dan sejawatnya dari Indonesia, Retno Marsudi, kedua pihak menyatakan keprihatinan tentang perkembangan-perkembangan terkini di Myanmar, Menlu Motegi memberitahukan bahwa Jepang akan mengimbau tentara Myanmar untuk cepat menstabilkan situasi, membebaskan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, dan orang-orang yang ditangkap lainnya, serta cepat memulihkan institusi politik demokrasi di negara Asia Tenggara ini. Sementara itu, Menlu Indonesia menekankan peran penting dari upaya mempertahankan keamanan, keselamatan warga Myanmar serta kembali proses demokrasi.
Pada hari yang sama, Menlu Jepang, Motegi juga melakukan pembicaraan dengan sejawatnya dari Amerika Serikat, Antony Blinken. Kedua piha sepakat mendorong angkatan bersenjata Myanmar membebaskan para pejabat, di antaranya Ibu Aung San Suu Kyo, dan memulihkan sistem politik demokrasi secepat mungkin.
Pada hari itu pula, pelapor istimewa Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews memperingatkan bahwa pasukan-pasukan keamanan Myanmar menghindari penggunaan kekerasan secara berlebihan dalam demonstrasi-demontrasi besar-besaran.