(VOVworld) – Pada Jumat (26 Juni), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina mencela tindakan Tiongkok yang mengumumkan peta vertikal yang diterbikan oleh propinsi Hunan, diantaranya memasukkan seluruh kepulauan di Laut Timur ke dalam apa yang disebut sebagai “kedaulatan” yang diklaim oleh Beijing, melanggar secara serius kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi negara-negara di sekitar pantai di Laut Timur.

 Peta vertikal yang diterbikan oleh propinsi Hunan 

(Foto : baomoi.com)

 Bersamaan itu menegaskan peta yang baru diterbitkan oleh Tiongkok telah melanggar secara serius hukum internasional ketika memperluas wilayah laut sengketa dengan garis lidah sapi yang meliputi seluruh Laut Timur.Pernyataan Kemlu Filipina menekankan bahwa tindakan ini dari Tiongkok sepenuh tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang dihadiri Tiongkok juga. Juru bicara Kemlu Filipina, Charles Jose menunjukkan bahwa ambisi ekspansionisme Tiongkok merupakan sebab yang menimbulkan ketegangan di Laut Timur. Chales Jose juga menekankan bahwa sengketa wilayah-wilayah laut harus ditangani di pengadilan arbitase internasional./.