Deputi PM Vietnam, Trinh Dinh Dung berbicara di depan forum tersebut (Foto: Nhat Bac/VGP)

Pada forum tersebut, para utusan telah berfokus menilai kenyataan dan merekomendasikan solusi-solusi di kelompok bidang: infrastruktur dan energi, pasar modal dan perbankan, pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia, pertanian, investasi dan perdagangan, perpajakan dan bea cukai serta pariwisata. Di antaranya, Asosiasi Badan Usaha Eropa menginginkan agar Pemerintah Vietnam mempercepat proses memudahkan dan mengurangi persyaratan-persyaratan bisnis yang tidak perlu. Asosiasi Badan Usaha Republik Korea memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berpangaruh terhadap aktivitas investasi dan bisnis. Di samping itu, kelompok-kelompok kerja dari Persekutuan VBF dan berbagai kementerian dan instansi yang bersangkutan telah tukar-menukar, menjelaskan dan menerima masalah-masalah konkret yang mendapat perhatian komunitas badan usaha.

Ketika melakukan perbahasan dengan komunitas badan usaha peserta forum ini, Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Trinh Dinh Dung menegaskan bahwa komunitas badan usaha justru merupakan tenaga pendorong bagi pertumbuhan, merupakan subyek dan kekuatan yang merealisasikan target-target Pemerintah. Di atas dasar itu, Deputi PM Trinh Dinh Dung menekankan tanggung jawab sosial dari komunitas badan usaha di tiga segi: ekonomi, hukum dan moral.

VBF merupakan satu mekanisme dialog yang terus-menerus dan erat antara Pemerintah Vietnam dengan komunitas badan usaha dalam dan luar negeri untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan bisnis yang perlu untuk mendorong perkembangan badan-badan usaha swasta, memudahkan lingkungan investasi dan memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi Vietnam yang berkesinambungan.