(VOVworld) - “Mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada latar belakang menggelarkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar–tahun 2013 (UUD-2013)” merupakan  tema  Forum  dialog ke-2 tentang kebijakan dan hukum –tahun 2014  yang berlangsung pada Rabu pagi (22 Oktober) di kota Hanoi.

Deputi Menteri Hukum Vietnam, Dinh Trung Tung 
(Foto: baomoi.com)

Ketika berbicara di depan forum ini ini, Deputi Menteri Hukum Vietnam, Dinh Trung Tung menunjukkan: Amandemen  terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  harus digelarkan di atas dasar memperbarui cara berfikir tentang kebijakan kepidanaan, menjunjung tinggi hasil-guna mencegah dan meningkatkan kebaikan dalam menangani kriminalitas,menghormati dan menjamin pelaksanaan lengkap  semua hak manusia, hak dan kewajiban funfamental dari warga negara yang tercantum dalam UUD-2013 dan menjamin pelaksanaan semua Konvensi Internasional dimana Vietnam adalah  anggotanya.

Pada forum ini, para utusan juga mempresentasikan kebijakan-kebijakan besar dan solusi-solusi tentang mengamandir Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang tanggung jawab kepidanaan dari badan hukum. Para pakar internasional dari Program Perkembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Vietnam mempresentasikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disebut dalam  Laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melengkapi pendapat tentang amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  dalam hubungan dengan semua Konvensi Internasional dimana Vietnam adalah anggotanya.

Forum dialog tersebut  berada dalam kerangka Proyek kerjasama  antara Vietnam dan UNDP  dengan tema: “Memperkuat pendekatan terhadap keadilan dan membela hak di Vietnam”. Ini merupakan peristiwa penting yang menyerap partisipasi dari wakil pemerintah dan para mitra perkembangan  untuk berbahas tentang  prioritas utama  dalam program reformasi undang-undang dan hukum di Vietnam./.