(VOVworld) – Pusat Habibi di Indonesia berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Selasa (6/9) mengadakan forum  terbuka dengan tema “Vonis tentang Laut Timur-masalah-masalah yang harus dihadapi di segi hukum dan politik”.

Yang menghadiri forum ini ada banyak utusan, para pakar, peneliti dan wakil beberapa Kedutaan Besar asing di Jakarta. Tujuan forum terbuka ini ialah menetapkan pengaruh hukum dan politik dari vonis Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Hagg, Belanda terhadap Indonesia dan Amerika Serikat, mempelajari posisi Indonesia dan Amerika Serikat pasca vonis ini, pengaruh masalah ini terhadap hubungan antara negara-negara di kawasan dan lain-lain. Di depan forum ini, Aaton Jensen, Wakil Konselor Politik Amerika Serikat di Jakarta menyatakan keinginan agar semua pihak yang bersangkutan menaati vonis PCA, menaati hukum internasional, tidak merumitkan situasi, tidak melakukan militerisasi berbagai pulauyang dipersengketakan. Menurut dia, semua negara perlu harus menjadi kebebasan dan keamanan meritim di Laut Timur, karena ini adalah jalur laut yang paling penting di dunia. Dalam pada itu, para utusan menyatakan bahwa argumentasi Tiongkok yang tidak masuk akal terhadap hak-hak maritim di Laut Timur adalah sangat lemah dan longgar, karena jarak dari daratan Tiongkok ke kawasan-kawasan laut yang mereka tuntut kedaulatan lebih jauh terbanding dengan sebarang negara tetangga. Tiongkok telah membuktikan hal yang tidak masuk akal ketika mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Laut Timur (80%) dengan apa yang dinamakannya “garis lidah sapi”. Para utusan juga mengungkapkan masalah-masalah seperti  Indonesia adalah negara yang memainkan peranan penting di Asia Tenggara dan bisa menimbulkan pengaruh terhadap reaksi negara-negara ASEAN lain terhadap beberapa masalah yang menjadi perhatian di kawasan, vonis ini harus dihormati, semua negara ASEAN perlu memperkuat solidaritas untuk mencapai tujuan bersama.