Para warga Suriah melakukan pengungsian setelah serangan Turki pada tanggal 9/10/2019 (Foto: AFP)

Utusan Khusus Presiden Rusia urusan Suriah, Alexander Lavrentiev, pada Selasa (15/10), menyatakan bahwa operasi militer yang dilakukan Turki terhadap pasukan orang Kurdi di Suriah Timur Laut sebagai “tidak dapat diterima”. Dia menekankan bahwa keamanan perbatasan Turki – Suriah merupakan tanggung jawab tentara Pemerintah Suriah.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Marise Payne memperingatkan bahwa operasi militer yang dilakukan Turki di Suriah Utara bisa menghidupkan kembali oeganisasi teroris IS di kawasan, bersamaan itu bisa menimbulkan “pengaruh yang serius” terhadap keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah. Dia memberitahukan: semua tindakan yang bisa menciptakan syarat yang kondusif bagi kegiatan IS menjadi kekhawatiran terhadap Australia.

Menlu Inggris, Dominic Raab, pada hari yang sama, memberitahukan bahwa negara ini akan menghentikan pemberian surat-surat izin ekspor senjata baru kepada Turki. Sementara itu, Deputi Perdana Menteri (PM) merangkap Menteri Dalam negeri Republik Czech, Jan Hamacek memberitahukan: Pemerintah negara ini juga memutuskan menghentikan pemberikan surat-surat izin ekspor peralatan militer kepada Turki.

Sedangkan, Deputi Konselir Jerman, Olaf Scholz telah mencela Presiden AS, Donald Trump karena telah tidak mengkoordinasikan tindakan dalam mengenakan sanksi-sanksi terhadap Turki, bersamaan itu memberitahukan bahwa Uni Eropa sedang membahas opsi-opsi dan akan bersama-sama bertindak.

NATO, pada hari itu juga, juga menyatakan kekhawatiran tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh operasi militer tersebut terhadap perang anti-IS.