(VOVworld) -  Para utusan peserta Konferensi pertama Pejabat Senior APEC (SOM1) dan berbagai sidang yang bersangkutan, Rabu (22/2), di kota Nha Trang, provinsi Khanh Hoa memasuki hari kerja kelima dengan berbagai sidang dalam kerangka berbagai pokja dan sub-komisi APEC tentang Prosedur beacukai (SCCP), Pemberantasan terorisme (CTWG), Pokja tentang pengembangan sumber daya manusia (HRDWG), Komisi perdagangan dan investasi (CTI), Kelompok pembimbing tentang E.commers (ECSG), Forum pembaruan ilmu pengetahuan dan kehidupan (LSIF) dan Pokja tentang undang-undang dan kebijakan persaingan (CPLG).

Juga pada Rabu (22/2), untuk membuat persiapan bagi Konferensi Deputi Menteri Keuangand an Wakil Gubernur Bank Sentral APEC yang berlangsung di kota Nha Trang, provinsi Khanh Hoa, Direktorat Jenderal Perpajakan (Kementerian Keuangan Vietnam) memimpin lokakarya dengan tema “Menggelarkan program aksi tentang mengerosikan basis perpajakan dan pemindahan keuntungan (BEPS) dalam APEC”. Lokakarya ini dihadiri oleh hampir 100 utusan yang meliputi para utusan internasional yang adalah para pejabat keuangan, pakar perpajakan dari semua perekonomian APEC, pakar Bank Dunia (WB), Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Perkembangan (OECD) serta utusan dalam negeri. Pada lokakarya ini, para utusan bergokus membahas masalah-masalah menggelarkan program aksi tentang erosi basis perpajakan dan pemindahan keuntungan, solusi pelaksanaan tentang erosi basis perpajakan dan pemindahan keuntunggan untuk berbagai perekonomian anggota APEC, khususnya membahas secara mendalam semua standar minimal dan instrumen multilateral. Isi yang dibahas secara mendalam pada lokakarya ini akan disimpulkan menjadi laporan permulaan untuk disampaikan kepada Konferensi Deputi Menteri Keuangan dan Wakil Gubernur Bank Sental APEC tentang rencana menggelarkan tema prioritas tentang mengerosikan basis perpajakan dan pemindahan keuntungan-standar-standar minimal dalam proses konferensi Menteri Keuangan APEC tahun 2017

Sebelumnya, para utusan APEC, Selasa (21/2), di kota Nha Trang, provinsi Khanh Hoa, memasuki hari kerja keempat dengan 9  sidang dalam kerangka berbagai pokja dan sub-komisi APEC tentang pengembangkan sumber daya manusia (HRDWG), Forum ilmu pengetahuan kehidupan dan pembaruan (LSIF), Standar dan konformiti standar (SCSC), Undang-undang dan kebijakan persaingan (CPLG), Prosedur beacukai (SCCP), Pemberantasan terorisme (CTWG) dan Kelompok pakar tentang penanggulangan eksploitasi dan perdagangan kayu secara ilegal (EGILAT). Pada hari kerja ini, kelompok HRDWG serempak mengadakan tiga sidang berbagai jaringan tentang meningkatkan kemampuan, mendidik dan membela pekerja. Sidang-sidang ini telah meninjau hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2016, bersamaan itu membahas dan menyepakati berbagai pengarahan dan prioritas kerjasama pada tahun 2017, diantaranya ada penggelaran strategi pendidikan APEC, membuat persiapan bagi dialog kebijakan tingkat tinggi tentang pengembangan sumber daya manusia pada era digital pada 5/2017 di Kota Hanoi serta Konferensi ke-7 Menteri APEC tentang pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan akan diadakan pada tahun 2018. Di depan upacara pembukaan sidang jaringan pendidikan, Deputi Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vietnam, Pham Manh Hung telah menegaskan bahwa Vietnam selalu menyedari pendidikan sebagai fundasi penting untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia, dari situ memelihara dan mendorong semua kreativitas dan pembaruan, bersamaan itu menonjolkan prestasi-prestasi tentang pembaruan pendidikan yang dicapai oleh Vietnam selama ini.

Kelompok EGILAT dan sub-komisi SCSC telah mengakhiri sidang pleno pertama tahun ini dan mengesahkan berbagai rencana kerja tahun 2017. Sidang EGILAT kali ini punya makna penting ketika beberapa anggota sedang menyesuaikan sistim perundang-undangan yang bersangkutan dengan keabsahan produk dari kayu. Para utusan telah berbahas dan berbagi informasi tentang berbagai kebijakan memberantas eksploitasi dan perdagangan kayu secara ilegal, bertukar pengalaman untuk mendorong konektivitas antara produsen dan konsumen, antara kepala keluarga petani penanam hutan dengan grup-grup multinasional guna menciptakan syarat kepada badan-badan usaha kecil dan menengah ikut serta dalam rangkaian suplai global. Pada sidang ini, Wakil Kepala Direktorat jenderal Kehutanan Vietnam, Nguyen Van Ha telah menegaskan tekad dan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Vietnam dalam mencegah perusakan hutan, melaksanakan hukum, menghijaukan  tanah sokong, bukit gundul, melalui itu memberikan sumbangan praksis dalam melestarikan lingkungan hidup, mengkonservasikan keanekaragaman biologi. Ini juga merupakan sumbangan praksis yang diberikan oleh Vietnam dalam menggelarkan semua target besar dari umat manusia, diantaranya ada berbagai target perkembangan yang berkesinambungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDG).

Dalam pada itu, sidang SCSC berfokus membahas langkah-langkah mendorong keharmonisan semua standar dari para anggota APEC dengan standar internasional, tukar-menukar tipikal-tipikal tentang pengembangan infrastruktur standar, tera, terutama masalah-masalah yang praksis seperti keselamatan bahan makanan, pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan perkotaan pintar.

Juga pada Selasa (21/2), para utusan telah melakukan perbahasan yang bergelora di lokakarya dengan tema “Menerapkan berbagai penilaian tentang persaingan untuk menyingkirkan pagar rintangan perdagangan terhadap barang dagangan dan jasa” dari Kelompok undang-undang dan kebijakan persaingan (CPLG), bersamaan itu meneruskan sidang Komisi pembimbing tentang keharmonisan ketentuan dalam kerangka Forum ilmu pengetahuan kehidupan dan pembaruan  (LSIF)

Selasa (21/2) adalah hari kerja pertama dari Kelompok CTWG dengan isi-isi yang bersifat pengarhaan aktivitas kelompoknya pada tahun 2017, misalnya mempelajari rencana tahun 2017, menilai proses pelaksanaan rencana strategi CTWG tahap 2013-2017 dan lain-lain. Pada semua sidang ini, wakil berbagai kementerian dan badan Vietnam yang bersangkutan juga terus memberikan sumbangan dan merekomendasikan banyak gagasan praksis di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan eksploitasi dan perdagangan kayu secara ilegal dan lain-lain.