(VOVworld) – Pada Minggu (24 November), kira-kira 100.000 demonstran telah berkumpul di pusat bersejarah kota untuk mengimbau penggulingan Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Juga pada saat ini, kira-kira 30.000 orang dari faksi Baju Merah mulai berkumpul di satu stadion sepak bola di peluaran Ibukota untuk menyatakan dukungan terhadap Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yingluck. Kedua kelompok demonstran ini menyatakan akan berkedudukan di Ibukota Bangkok. Hal ini membuat ketegangan  ada bahaya bereskalasi di luar kontrol.

           Pada beberapa pekan lalu, Ibukota Bangkok telah harus menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran untuk menentang Rancangan Undang-Undang Amnesti yang kontroversial. Rancangan Undang-Undang ini mengizinkan Pemerintah Thailand memberikan amnesti kepada semua partai politik serta perseorangan yang tertangkap yang bersangkutan dengan beberapa huru-hara jalanan sejak tahun 2004.

Demonstran penentang Pemerintah berkumpul di luar Mahkamah Konstitusi Thailand
(Foto: baotintuc.vn)

          Faksi oposisi beranggapan bahwa tujuan utama Rancangan Undang-Undang ini ialah “menghapuskan dosa” mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra melalui pasal amnesti untuk para perseorangan yang melakukan tindakan yang tidak sah seperti membunuhi demonstran yang tidak bersenjata. Tanpa memperdulikan keputusan Majelis Tinggi Thailand pada 11 November lalu telah menolak Rancangan Undang-Undang ini, para demonstran masih tetap turun ke jalan untuk mengimbau penggulingan Pemerintah infungsi yang dituduhnya “sedang dikontrol oleh mantan Perdana Menteri Thaksin”./.