Jepang dan Australia mendesak DK PBB supaya mengenakan sanksi terhadap RDR Korea
(VOVworld) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Fumio Kishida, hari Senin (15/2), mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari Australia, Julie Bishop yang sedang berkunjung di Tokyo, diantaranya dua pihak sepakat mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) supaya mengesahkan satu resolusi mengenakan sanksi terhadap Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea yang bersangkutan dengan percobaan-percobaan nuklir dan peluncuran misil jarak jauh yang membawa satelit yang baru-baru ini dilakukan oleh Pyong Yang. Ketika berbicara di depan pembicaraan ini, Menlu Jepang, Fumio Kishida menekankan: “komunitas internasional perlu mengajukan pesan kuat” terhadap RDR Korea dan menganggap bahwa percobaan nuklir pada tanggal 6/1 dan peluncuran misil pada tanggal 7/2 yang dilakukan oleh Pyong Yang mengemukakan ancaman langsung dan serius terhadap Jepang.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop yang sedang berkunjung di Tokyo,
Pada hari yang sama, kantor berita Yonhap mengutip kata-kata Menteri Penyatuan Republik Korea, Hong Yong-pyo di depan Parlemen yang mengatakan bahwa sekarang negara ini belum punya bukti tentang perihal RDR Korea menggunakan gaji buruh di zona industri bersama Kaesong untuk program nuklir dan misil. Pidato tersebut bertentangan dengan pernyataan Menteri Hong Yong-pyo sendiri sehari sebelumnya ketika dia menuduh RDR Korea menggunakan sejumlah besar gaji dengan uang asing yang dimiliki oleh buruh negara ini yang bekerja di zona industri bersama Kaesong pada pengembangan misil dan senjata nuklir dan pembelian barang-barang mewah.