(VOVworld) – Isi Buku Putih Pertahanan tahun 2015 yang diumumkan Pemerintah Jepang pada Selasa (21 Juli) mengungkapkan banyak masalah keamanan baru dari Jepang. Buku Putih secara khusus minta perhatian dan menuntut kepada Tiongkok supaya menghentikan pos terapung di peluaran laut yang bisa digunakan bagi “tujuan militer” di dekat penetapan garis perbatasan antara pantai Tiongkok dan pantai Jepang di Laut Hoatung.
Buku Putih menuntut kepada Tiongkok supaya menghentikan
pos terapung di peluaran laut
(Foto ilustrasi : Vnexpress)
Buku Putih ini juga mengulangi tuntuan kedaulatan terhadap kepulauan sengketa dengan Republik Korea yang disebut oleh Tokyo sebagai Takeshima dan disebut oleh Seoul sebagai Dokdo. Selain itu, Buku Putih ini juga mengungkapkan pernyataan Republik Demokrasi Rakyat (RDR) Korea pada bulan Mei lalu yang menegaskan bahwa negara ini telah meluncurkan secara sukses rudal balistik dari kapal selam, bersamana itu menyatakan bahwa semua uji coba nuklir Pyong Yang menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan Jepang. Di samping itu, semua masalah seperti memperkuat kerjasama pertahanan Jepang-Amerika Serikat, kerjasama keselamatan maritim terhadap Australia, India, Indonesia, Filipina, krisis di Ukraina, perang anti teror internasional dan masalah pangkalan militer Amerika Serikat di kepulauan Okinawa juga diungkapkan dalam Buku Putih.
Setelah Pemerintah Jepang mengumumkan Buku Putih Pertahanan tahun 2015, Deputi Menteri urusan kebijakan pertahanan Republik Korea, Pak Chon Kyu mengirim nota kepada Atase Pertahanan Jepang di Seoul, Kolonel Goto Nobuhisa untuk menentang isi Buku Putih tentang tuntuan kedaulatan Jepang terhadap kepulauan yang dipersengketakan Dokdo/Takeshima. Pada hari yang sama, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying menyatakan bahwa semua tentangan Jepang terhadap aktivitas-aktivitas Tiongkok di laut adalah tanpa dasar dan Tiongkok tidak menerima tuntutan Jepang yang tidak masuk akal.