(VOVworld) – Pada Jumat (23 Mei) di kota Hanoi, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengadakan jumpa pers internasional untuk menyampaikan informasi kongkrit tentang semua perkembangan terbaru di lapangan di Laut Timur, memasok dasar-dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly), bersamaan itu membantah semua tuduhan Tiongkok akhir-akhir ini, melemparkan kesalahan kepada Vietnam tentang situasi di Laut Timur, mengajukan argumentasi yang salah tentang apa yang dinamakan kedaulatan Tiongkok di kepulauan Hoang Sa. Yang menghadiri jumpa pers ini ada Direktur Jenderal Petro Vietnam, Do Van Hau, Wakil Ketua Komite Perbatasan Nasional, Tran Duy Hai, Wakil Panglima Umum, Kepala Staf Umum Polisi Laut Vietnam, Ngo Ngoc Thu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh.
Untuk memulai jumpa pers ini, Juru bicara Le Hai Binh menunjukkan bahwa tanpa memperdulikan komunikasi serius yang dilakukan Vietnam di berbagai tingkat dan dengan bermacma-macam untuk menangani situasi, akan tetapi Tiongkok tidak menanggapinya, melainkan akhir-akhir ini mengajukan banyak informasi salah tentang kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa. Vietnam mempunyai cukup bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa.
Pada jumpa pers ini, Tran Duy Hai, Wakil Ketua Komite Perbatasan Nasional menegaskan bahwa selama berabad-abad ini, sertidak-tidaknya dari abad ke-17, Vietnam telahmenegakkan, melaksanakan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa sejak sat dua kepulauan ini belumada yang memilikinya. Negara-negara Feodal Vietnam telah melaksanakan kedaulatan terhadap dua kepulauan ini secara damai, terus-menerus, sesuai dengan hukum internasional. Pernyataan Tiongkok menyatakan bahwa kepulauan Hoang Sa termasuk dalam kedaulatan Tiongkok adalah sepenuhnya tidak ada dasar. Dia mengatakan: “Kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa juga diakui di Konferensi San Fransisco bulan September tahun 1951. Ini adalah konferensi yang menangani masalah-masalah tentang teritorial-teritorial pasca Perang Dunia Kedua dengan hadirnya 51 negara. Pada konferensi ini, Kepala rombongan perunding Vietnam, Perdana Menteri Pemerintah Bao Dai, Tran Van Huu telah menegaskan kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa tanpa menjumpai protes manapun dari 50 negara peserta sisanya. Di lain segi, rekomendasi rombongan Uni Soviet tentang penyerahan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa ini kepada Tiongkok telah diprotes oleh 46 diantara 51 negara”.
Tran Duy Hai menegaskan bahwa pada tahun 1974, Tiongkok telah menggunakan kekerasan untuk menduduki seluruh kepulauan Hoang Sa milik Vietnam. Pendudukan dengan kekerasan terhadap wilayah satu negara yang berdaulat adalah pelanggaran hukum, oleh karena itu tidak bisa menegakkan satu kedaulatan yang penuh dan legal dari Tiongkok di kepulauan Hoang Sa.
Ketika mengungkapkan bahwa pada waktu belakangan ini, Tiongkok beranggapan bahwa Vietnam telah mengakui secara resmi kedaulatan Tiongkok terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa dan mengutip secara salah Nota Diplomatik dari Almarhum Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong tahun 1958, Tran Duy Hai membantah: “Perlu ditegaskan bahwa nota dari Perdana Menteri Vietnam, Pham Van Dong sepenuhnya tidak mengungkapkan masalah teritorial dan kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, taoi hanya mencatat dan menyetujui Tiongkok memperluas wilayah laut ke batas 12 mil laut, bersamaan itu memberikan instruksi kepada badan-badan Vietnam supaya menghargai batas 12 mil laut ini”.
Yang bersangkutan dengan Tiongkok yang akhir-akhir ini selalu mengatakan bahwa tidak ada sengketa terhadap kepulauan Hoang Sa, melainkan sepenuhnya termasuk dalam kedaulatan Tiongkok, Tran Duy Hai menegaskan bahwa pandangan ini bertentangan dengan pandangan pemimpin senior Tiongkok. Pada 24 September 1975, dalam perbahasan dengan Sekretaris Pertama Partai Pekerja Vietnam, Le Duan, Deputi Perdana Menteri Tiongkok, Deng Hsiapping telah mengakui bahwa antara dua negara ada sengketa terhadap dua kepulauan dan dua fihak “bisa melakukan perbahasan”. Pendapat Deputi Perdana Menteri Tiongkok, Deng Hsiapping juga dicantumkan dalam memorandum Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 12 Mei tahun 1988 yang sudah dimuat di Koran Harian Rakyat.
Bersangkutan dengan tuduhan Tiongkok bahwa Vietnam telah membuat pembagian 57 blok permigasan, diantaranya ada 7 tambang yang sudah berproduksi dan 37 anjungan pengeboran di daerah-daerah laut yang dipersengketakan, Do Van Hau, Direktur Petro Vietnam menegaskan: “Semua aktivitas permigasan Vietnam dilaksanakan sepenuhnya di landas kontinen Vietnam, ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan UNCLOS-1982. Kenyatana ini diakui oleh komunitas internasional. Banyak Grup permigasan asing telah menandatangani kontrak eksplorasi, eksploitasi migas dengan Vietnam di semua blok minyak yang terletak di landas kontinen Vietnam”.
Do Van Hau menegaskan bahwa pandangan Tiongkok di atas pada hakekatnya ingin mengubah kawasan tanpa sengketa menjadi kawasan ada sengketa denganintrik merealisasikan tuntutan “garis lidah sapi” yang dikutuk oleh seluruh komunitas internasional. Vietnam dengan tegas menolak pandangan salah ini dan menegaskan tekat membela semua hak dan kepentingan yang sah dengan langkah damai dan sesuai dengan hukum internasional.
Pada jumpa pers ini, pemimpin konferensi telah menjawab banyak pertanyaan wartawan di dalam dan luat negeri tentang perkembangan-perkembangan sekarang di lapangan dan dasar hukum terhadap kedaulatan atas dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa serta kemungkinan Vietnam menyiapkan gugatan terhadap Tiongkok ke Pengadilan Internasional. Kami akan terus memutakhirkan informasi dalam siaran- siaran berikutnya./.