(VOVworld) - Pada Senin sore (16 Juni), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam mengadakan jumpa pers internasional untuk memberikan informasi-informasi tentang perkembangan-perkembangan terbaru di lapangan sejak Tiongkok menempatkan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Ini untuk kelima kalinya Kemlu Vietnam mengadakan jumpa pers dan seperti halnya dengan jumpa-jumpa pers sebelumnya, jumpa pers pada Senin sore telah mendapat perhatian sangat besar dari kantor-kantor berita internasional.
Jumpa pers internasional tentang situasi Laut Timur
Foto: internet)
Pada jumpa pers ini, Tran Duy Hai, Wakil Kepala Komite urusan Perbatasan Nasional Vietnam memberitahukan bahwa hingga waktu ini, yaitu lebih dari 40 hari sejak Tiongkok menempatkan secara tidak sah anjungan minyak tersebut, Tiongkok tidak hanya tidak menunjukan sikap bekerjasama, melainkanmelakukan eskalasi-eskalasi ketegangan. Tiongkok telah mengedarkan nota kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melemparkan kesalahan kepada pihak Vietnam yang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketegangan di Laut Timur. Selanjutnya, selama hari-hari ini, pihak Tiongkok bersuara memfitnah Vietnam yang berinisiatif menabrak kapal-kapal pengawal Tiongkok, bahkan menyatakan bahwa tenggelamnya kapal ikan Vietnam karena menabrak pada kapal Tiongkok. Tran Duy Hai mengatakan: “Bagaimana kenyatannya, semua orang telah mengetahui jelas dan diantaranya para wartawan yang hadir dalam jumpa pers ini ada banyak orang yang telah dengan mata kepala sendiri menyaksikan tindakan-tindakan agresif yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok. Semua tindakan Tiongkok itu tidak hanya melanggar hukum internasional, tapi juga merupakan tindakan yang tidak berkemanusiaan terhadap nelayan Vietnam”.
Tran Duy Hai juga menegaskan Vietnam dengan tegas membantah semua argumentasi tentang tuntutan kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracels), bersamaan itu, mengeluarkan banyak bukti dokumen sejarah yang memperlihatkan bahwa Tiongkok tidak mempunyai kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa, tapi, hanyalah Vietnam baru mempunyai kedaulatan sebenarnya berdasarkan pada prinsip pendudukan sebenarnya, terus-menerus dan damai dengan nama Negara sesuai atas hukum internasional.
Tentang situasi di lapangan, Ha Le, Wakil Kepala Direktorat Pasukan Patroli Perikanan dari Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam memberitahukan bahwa dari tanggal 1 Mei hingga sekarang, dalam proses produksi normal di lapangan ikan tradisional di kepulauan Hoang Sa milik Vietnam, telah ada ratusan kali kapal ikan Vietnam diusir dan diancam oleh kapal Tiongkok, banyak kapal ikan Vietnam telah menderita kerugian, puluhan nelayan mendapat luka-luka.
Juga pada jumpa pers ini, wakil Kemlu Vietnam sekali lagi menegaskan bahwa Vietnam meminta kepada Tiongkok supaya menghormati hukum internasional, segera menghentikan tindakan-tindakan melanggar kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Vietnam meminta kepada Tiongkok supaya menangani semua sengketa, termasuk juga sengketa tentang kedaulatan wilayah dan hak yurisdiksi di laut melalui langkah damai dan sesuai dengan hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982./.