Jubir Kemlu Vietnam, Le Thi Thu Hang (Foto: VNA)

Tentang soal  beberapa warga negara Vietnam yang sedang terjebak di bandara-bandara internasional karena perubahan-perubahan dalam kebijakan pengakutan dari maskapai-maskapai penerbangan internasional, Jubir Le Thi Thu Hang memberitahukan:

“Pada waktu lalu, Kemlu Vietnam telah membimbing badan-badan perwakilan diplomatik asing berkoordinasi dengan badan-badan fungsional di dalam dan luar negeri supaya membantu membawa 1.500 buruh Vietnam ke tanah air, sekarang hanya masih ada sedikit warga negara yang terjebak karena semua maskapai penerbangan, negara dan teritori mengubah kebijakannya untuk melawan wabah Covid-19. Badan-badan perwakilan juga berkoordinasi erat dengan semua maskapai penerbangan internasional dan semua badan fungsional negara setempat untuk mengatasi kesulitan tentang visa, menjamin perawatan kesehatan, memasok pângn serta misi-misi penerbangan ke Vietnam”.

Ketika menjawab pertanyaan yang bersangkutan dengan Nota Vietnam untuk memprotes Tiongkok kepada PBB, Jubir Kemlu Vietnam, Le Thi Thu Hang menunjukkan:

“Pendirian konsekuen Vietnam tentang penanganan  sengketa-sengketa di Laut Timur dengan langkah damai, di atas dasar hukum internasional seperti telah termanifesastikan dalam UNCLOS 1982. Pengedaran  Nota di PBB merupakan tindakan biasa yang memanifestasikan pendirian dan membela hak dan kepentingan yang sah dari Vietnam. Pendirian Vietnam telah termanifestasikan secara lengkap dalam isi Nota tersebut. Menurut itu, Vietnam menegaskan kedaulatan terhadap dua Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Kepulauan Truong Sa (Spratly), sesuai dengan hukum internasional, bersamaan itu memanifestasikan kedaulatan, hak berdaulat dan hak yurisdiksi Vietnam terhadap perairan yang ditetapkan menurut peraturan UNCLOS 1982”.