(VOVworld) – Junta militer Thailand, pada Senin (30 Juni) memberitahukan telah mulai melakukan perombakan sistim pemilu setelah pemimpin junta militer ini, Jenderal Prayuth Chan-ocha menyatakan bahwa pemilu mungkin akan berlangsung pada Oktober 2015. Menurut Sekretaris harian urusan masalah pertahanan, Surasak Kanchanarat, reformasi partai-partai politik, desentralisasi, “investigasi dan pemberian hukuman terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kecurangan dalam pemilu” merupakan titik berat dalam agenda junta militer Thailand. Ketika berbiara di depan kalangan pers, Surasak memberitahukan bahwa junta militer dan Komisi Pemilu berencana akan berbahas tentang semua halangan terhadap pemilu dan masalah korupsi pada Senin (30 Juni).


Sebelumnya, pemimpin junta militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-Ocha memberitahukan bahwa junta militer negara ini berencana akan memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara pada Juli mendatang dan Undang-Undang Dasar resmi pada Juli 2015. Dia memberitahukan bahwa setelah Undang-Undang Dasar sementara diberlakukan, junta militer akan membentuk pemerintah dan badan-badan legislatif demisioner pada September 2015 dan satu dewan penasehat reformasi pada Oktober 2015./.