Kabinet Republik Korea memperketat ketentuan ketika ingin membatasi kerjasama antarKorea
(VOVWORLD) - Kabinet Republik Korea, Selasa (11/12), mengesahkan satu rekomendasi mewajibkan Pemerintah harus mengajukan evaluasi sebelum memutuskan membatasi atau menghentikan proyek kerjasama manapun yang sedang berlaku dengan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK).
Kementerian Unifikasi Republik Korea akan menyampaikan rancangan penyesuaian ini kepada Parlemen untuk diesahkan. Ketentuan penyesuaian yang bersangkutan dengan 4 kondisi yang mendapat izin mengenakan pembatasan, termasuk ketika RDRK melakukan tindakan provokasi militer dan mengancam keamanan Republik Korea. Usulan di atas bertujuan merevisi Undang-Undang mengenai Kerjasama dan Pertukaran antarKorea, setelah muncul celaan-celaan tentang perihal pemerintah tidak punya dasar hukum ketika mengeluarkan keputusan-keputusan membatasi atau melarang pertukaran antar-Korea, misal-nya menutup Zona Industri Bersama Kaesong di perbatasan antara dua bagian Korea. Kementerian Unifikasi Republik Korea berharap supaya penyesuaian UU di atas akan memperbaiki kestabilan dan sifat prediktif dalam semua perbahasan dan kerjasama antarKorea.