(VOVworld) – Koran “The South China Morning Post”, dari Hong Kong (Tiongkok), pada Senin (7 Juli) memberitahukan bahwa Komite Tetap Kongres rakyat Nasional Tiongkok baru saja mengesahkan satu Undang-Undang baru guna mengusahakan cara “memperkuat keamanan militer di laut” yang akan menjadi efektif dari 1 Agustus mendatang. Menurut itu, Tiongkok membolehkan diri hak melarang kapal-kapal mendekati “zona militer” dimana negara ini secara sefihak menempatkan di laut.

Ketika memberikan reaksi terhadap informasi ini, pers Filipina mengutip kata-kata para pakar di dalam negeri yang memberikan reaksi keras terhadap gerak-gerik Tiongkok; bersamaan itu memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan-ketegangan baru di Laut Timur berasal dari Undang-Undang yang baru diberlakukan Tiongkok.

Koran “Rappler” dan koran “Inquirer” (Filipina) mengutip kata seorang analis pertahanan, Rommel Banlaoi yang menganggap bahwa kalau Tiongkok mengenakan Undang-Undang baru di dalam “garis lidah sapi” dimana negara ini secara semaunya sendiri melakukan klaim kedaulatan, menduduki kira-kira 80% Laut Timur, maka negara ini mungkin akan menggunakan militer untuk melaksanakan Undang-Undang. Dia memperingatkan bahwa ketegangan-ketegangan akan mengalami eskalasi maksimal apabila timbul faktor militer di sini. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap negara-negara di dalam kawasan, melainkan juga punya pengaruh global, pada saat Laut Timur memainkan peranan sentral dalam jalur pengangkutan melalui jalan laut ke Teluk Persia, Samudra Hindia dan Pasifik. Rommel Banlaoi juga memperingatkan bahwa Tiongkok harus mempertimbangkan secara hati-hati tindakannya, menganggap bahwa Undang-Undang baru ini seharusnya dikenakan di kawasan laut jauhnya 12 mil laut dari Tiongkok. Filipina akan memantau ketat semua tindakan Tiongkok dan menegaskan tetap melanjutkan aktivitas penangkapan ikan secara normal di wilayah laut yang termasuk kedaulatan Filipina.

Ketegangan di Laut Timur dan Laut Hoatung juga merupakan salah satu isi dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry di Tiongkok yang dimulai pada Rabu (9 Juli). AS pernah mengutuk tindakan Tiongkok tentang perintah melarang penangkapan ikan di Laut Timur pada awal tahun ini. AS mengangap bahwa perintah Tiongkok tersebut terhadap aktivitas-aktivitas penangkapan ikan dari negara-negara lain di kawasan sengketa di Laut Timur merupakan tindakan provokatif dan mengandung bahaya. Semua fihak yang bersangkutan perlu menghindari tindakan-tindakan sefihak yang membuat ketegangan meningkat dan menyabot semua prospek tentang satu solusi diplomasi atau solusi damai yang lain./.