Ilustri (Foto: zartis.com)

Menurut satu perjanjian sejak tahun 1947, AS tidak bisa mencegah para perseorangan atau lembaga swadaya masyarakat menghadiri pertemuan-pertemuan di Kantor PBB di Kota New York. Para juru penggerak hak perempuan telah mengirimkan usulan kepada Delegasi AS di PBB tentang kasus ini, bersamaan itu, mendesak AS bertindak supaya untuk prosedur pemberian visa menjadi lebih efektif. Usulan ini menunjukkan bahwa beberapa Konsulat dan Kedutaan Besar AS telah meminta dokumen-dokumen seperti akta pernikahan, sertifikat kenyataan lapangan kerja, bukti kepemilikan properti,  keuangan dan bahkan akta kelahiran atau sertifikat memiliki anak sebagai satu bagian dari permintaan-permintaan yang perlu untuk mendapatkan visa menghadiri pertemuan-pertemuan PBB. Permintaan-permintaan pada pokoknya dilaksanakan terhadap perempuan dari negara-negara seperti Iran, Sudan, Zimbabwe dan Suriah. Sementara itu, target konferensi PBB termasuk perempuan datang ke banyak negara lain. Pada waktu konferensi PBB di Kota New York sedang berlangsung, banyak orang telah mencela perintah larangan pariwisata dari Presiden AS, Donald Trump yang menimbulkan masalah-masalah tentang visa.

Menurut data dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, dalam konferensi pada tahun 2018, lebih 50 perempuan telah ditolak untuk mendapatkan visa.