(VOVworld) – Upaya membentuk pemerintah persatuan nasional di Libia sedang menjumpai kesulitan ketika pimpinan dari dua parlemen yang beroposisi di negara Afrika Utara ini menolak permufakatan damai yang ditandatangani pada 17 Desember dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mediator.

Parlemen yang mendapat pengakuan dari komunitas internasional di Libia dan Kongres Rakyat Nasional (GNC-lembaga legislatif lama di Libia) telah menandatangani permufakatan tentang pembentukan Pemerintah persatuan nasional dengan sponsor dari PBB pada 17 Desember di Maroko. PBB menilai ini sebagai langkah pertama untuk menuju ke penghentian bentrokan di Libia, sekaligus mendesak semua pihak yang bermusuhan supaya mematahkan kemacetan politik. Hanya ada 80 diantar 188 legislator dari Parlemen yang mendapat pengakuan dari komunitas internasional dan 50 legislator diantara 136 legislator dari GNC turut menandatangani permufakatan tentang pembentukan Pemerintah persatuan nasional di Libia. Segera setelah upacara penandatanganan, pimpinan dua parlemen yang bermusuhan tidak mengakui keabsahan naskah permufakatan ini dengan alasan bahwa para tokoh yang menandatangani permufakatan ini hanya mewakili mereka sendiri, jadi tidak mewakili dua parlemen.