Kemlu Vietnam memprotes Laporan Freedom House tentang kebebasan Internet di Vietnam
(VOVWORLD) - Dalam jumpa pers pada Kamis (07 November), ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang reaksi Vietnam dalam menghadapi Laporan yang diumumkan oleh Organisasi Freedom House pada Selasa (05 November) yang menyatakan bahwa Vietnam berada dalam daftar negara-negara tanpa kebebasan Internet, Wakil Juru bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam, Ngo Toan Thang menegaskan:
Wakil Jubir Kemlu Vietnam, Pham Toan Thang (Foto: Nguyen Hong) |
“Saya sepenuhnya membantah semua penilaian tentang Vietnam dalam Laporan tersebut. Penjaminan semua kebebasan berbicara dan mendekati informasi merupakan kebijakan konsekuen dari Vietnam, ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta dilaksanakan secara paling lengkap pada kenyataan-nya. Negara Vietnam selalu berhaluan mendorong perkembangan Internet untuk mengabdi usaha membangun dan mengembangkan Tanah Air serta memenuhi kebutuhan tentang pertukaran informasi, belajar dan pekerjaan rakyat.”
Ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Vietnam akan menguggat Tiongkok tentang situasi baru-baru ini di Laut Timur, Wakil Jubir Ngo Toan Thang menegaskan: Vietnam berhaluan bersedia memecahkah semua perselisihan dengan langkah damai, melalui proses diplomatik dan hukum, sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982. Vietnam menyambut baik dan bersedia bersama-sama dengan semua negara dan komunitas internasional memberikan sumbangan praksis dalam menjaga ketertiban yang damai, keamanan regional, keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran dan penerbangan, menghormati prinsip supremasi hukum di Laut Timur.
Yang bersangkutan dengan kasus 39 orang yang tewas di Inggris, Wakil Jubir Ngo Toan Thang memberitahukan bahwa Vietnam sedang berkoordinasi dengan Inggris untuk cepat mengidentifikasi nama korban Vietnam. Pokja yang dikepalai oleh Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, To Anh Dung telah tiba di Inggris dan mengadakan banyak temu kerja dengan para pejabat Pemerintah Inggris dan berbagai badan fungsional Inggris termasuk Kemlu, Kementerian Dalam Negeri dan Hakim urusan kasus tersebut dan wakil Kepolisian Essex. Kedua pihak sudah dan sedang aktif berkoordinasi untuk mempercepat identifikasi nama korban dan memecahkan semua masalah berikutnya.