Ketua Majelis Umum PBB mendukung haluan Vietnam tentang penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiang Shiyou 981 oleh Tiongkok
(VOVworld) - Pada Selasa (10 Juni) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York (Amerika Serikat), Duta Besar Le Hoai Trung, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB telah bertemu dengan John Ashe, Ketua Majelis Umum PBB angkatan ke-68 untuk terus berbahas tentang penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 oleh Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam di Laut Timur. Pada pertemuan ini, Duta Besar Le Hoai Trung menunjukkan: Sejak menempatkan anjungan minyak Haiyang Shiyou 981, pada 1 Mei 2014, Tiongkok menggunakan banyak kapal dan alat, termasuk kapal militer untuk mencegah badan-badan pelaksana hukum Vietnam di wilayah laut Vietnam, bahkan dengan berinisiatif menabrak, menyeruduk, menggunakan kanon air untuk menyerang kapal pelaksana hukum dan kapal ikan Vietnam, menimbulkan kecelakaan terhadap beberapa pasukan patroli perikanan dan paling belakangan ini, juga menyeruduk tenggelam satu kapal ikan Vietnam yang sedang beraktivitas di lapangan ikan tradisional. Duta Besar Le Hoai Trung juga menegaskan: Bertolak dari politik konsekwen Vietnam ialah menangani semua sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional dan ingin mempertahankan dan mengembangkan hubungan persahabatan dengan Tiongkok, Vietnam menahan diri semaksimal mungkin, berupaya menangani situasi sekarang melalui dialog dan langkah-langkah damai yang lain sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut-tahun 1982. Duta Besar Le Hoai Trung juga meminta kepada PBB dan komunitas internasional supay terus memperhatikan dan mendukung tuntutan dan usulan yang beriktikat baik Vietnam.
John Ashe, Ketua Majelis Umum PBB angkatan ke-68
(Foto: news.go.vn)
Ketua Majelis Umum PBB, John Ashe menyatakan dan berbagi kecemasan dari komunitas internasional tentang situasi yang sedang berlangsung di Laut Timur, mendukung haluan Vietnam untuk mengusahakan langkah-langkah damai guna menangani ketegangan sekarang sesuai dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional. Dia juga beranggapan bahwa semua pihak yang bersangkutan jangan melakukan tindakan-tindakan sepihak yang menyebabkan meningkatnya ketegangan. Dia juga memberitahukan bawah kantor –nya mengikuti secara ketat situasi dan menegaskan bahwa dia selalu bersedia membantu semua pihak menangani situasi sekarang.
Juga pada pertemuan ini, Duta Besar Le Hoai Trung menegaskan secara jelas bahwa Vietnam punya cukup bukti-bukti sejarah dan dasar hukum tentang kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spratly), bersamaan itu menolak argumentasi-argumentasi yang bertentangan dengan kenyataan, tidak ada dasar hukum internasional tentang masalah-masalah tersebut dalam semua bahan yang diedarkan oleh Tiongkok di PBB, diantaranya ada isi-isi yang disebut dalam Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 8 Juni ini./.