(VOVWORLD) - Delegasi tingkat tinggi Parlemen Negara Republik dan Demokrasi Sri Lanka yang dikepalai Ketua-nya, Karu Jayasuriya melakukan kunjungan resmi di Vietnam dari 23-27/4/2018. Kunjungan ini dilakukan atas undangan Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan.
 Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan menerima Ketua Parlemen Sri Lanka, Karu Jayasuriya (Foto: VOV) |
Pada Selasa pagi (24 April), Ketua Nguyen Thi Kim Ngan telah memimpin upacara penyambutan resmi dan mengadakan pembicaraan dengan Ketua Parlemen Sri Lanka, Karu Jayasuriya. Pada pembicaraan tersebut, kedua Ketua juga menyatakan bahwa Parlemen dan badan-badan Parlemen dua negara perlu memperkuat pengawasan dan mendorong pelaksanaan secara berhasil-guna berbagai perjanjian dan permufakatan yang telah ditandatangani oleh dua negara, memperkuat pertukaran delegasi pertahanan, cepat menggelarkan mekanisme dialog keamanan tingkat Menteri Keamanan Publik dua tahun sekali.
Tentang kerjasama perdagangan bilateral, dua Ketua tersebut menyatakan bahwa dua negara mempunyai potensi kerjasama yang sangat besar, berupaya membawa nilai perdagangan bilateral cepat mencapai nilai sebesar 1 miliar USD. Seiring dengan itu, perlu memperhebat pemanfaatan, terutama bidang-bidang utama seperti permigasan, teknologi informasi dan komunikasi, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, energi terbarukan, transportasi penerbangan, maritim dan sebagainya.
Ketua Nguyen Thi Kim Ngan menginginkan agar Sri Lanka punya suara yang lebih positif dalam masalah Laut Timur, mendukung pendirian Vietnam dan ASEAN.
Tentang kerjasama parlementer antara dua negara pada waktu mendatang, kedua Ketua tersebut menyatakan bahwa Parlemen dua negara mempertahankan dan memperkuat pertukaran delegasi berbagai tingkat untuk berbagi informasi dan pengalaman dakan aktivitas parlementer, pangalaman legislatif dan pengawasan, mengembangkan lebih lanjut lagi peranan Kelompok Legislator Persahabatan dua negara dalam mendorong kerjasama antara dua Parlemen pada khususnya dan antara dua negara pada umumnya, memperkuat peranan pengawasan dan mendorong pelaksanaan yang berhasil-guna berbagai perjanjian dan permufakatan yang telah ditandatangani antara dua negara. Kedua fihak memperhebat koordinasi dan saling mendukung di forum-forum, Parlemen internasional, terutama di Uni Parlemen Internasional (IPU).