(VOVworld)- Pada Rabu, (10 Oktober), Komisi Ekonomi Majelis Nasional Vietnam mengadakan sidang pleno ke-5 untuk mevertifikasi Laporan tentang penilaian situasi pelaksanaan Rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2012, orientasi dan tugas Rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2013, memverifikasi Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan. Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, ibu Nguyen Thi Kim Ngan menghadiri sidang pleno ini.

Sidang pleno ke-5 Komisi Ekonomi Majelis Nasional Vietnam

(Foto: vietnamplus.vn)

Sdang pleno ini menegaskan, situasi sosial-ekonomi telah dan sedang mengalami perubahan-perubahan positif dan tepat arah. Semua solusi untuk mengekang inflasi dan menstabilkan ekonomi makro telah terus mengembangkan hasil-guna. Suku bunga kredit turun, struktur perkreditan mengalami perubahan menurut arah meningkatkan kredit kepada pertanian, pedesaan, ekspor dan badan usaha kecil dan menengah; Jaring pengaman sosial dan kesejahteraan sosial terjamin. Pekerjaan reformasi administrasi, memecahkan pengaduan dan gugatan, usaha mencegah, memberantas korupsi, melaksanakan penghematan, memberantas keborosan mengalami perubahan. Selama bulan-bulan akhir tahun 2012, semua solusi perlu berfokus mengatasi kesulitan, membantu produksi dan bisnis, dengan proaktif mengekang inflasi, menstabilkan ekonomi makro, menjamin jaring pengaman sosial dan mengentas dari kelaparan dan kemiskinan secara berkesinambungan.


Target umum untuk tahun 2013 yang ditetapkan ialah Memperkuat kestabilan ekonomi makro, inflasi lebih rendah, pertumbuhan lebih tinggi terbanding dengan tahun 2012. Memperkuat pelaksanaan tiga terobosan strategis yang dikaitkan dengan restrukturisasi perekonomian, menggeserkan pola pertumbuhan, menjamin jaring pengaman sosial dan kesejahteraan sosial. Juga pada sidang pleno tersebut, banyak pendapat telah  menyetujui Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan yang menentukan perancangan dan rencana penggunaan tanah tingkat negara, provinsi dan kabupaten; menambah penyusunan perancangan dan rencana penggunaan di semua daerah sosial-ekonomi dan melaksanakan secara berselang-seling perancangan ini pada perancangan dan rencana penggunaan tanah tingkat negara, menyelangkan perancangan ini pada perancangan dan rencana penggunaan tanah tingkat kabupaten. Dengan demikian akan berhasil mengatasi kekurangan konektivitas dan kesinkronan dalam perancangan antara semua provinsi dan daerah, turut meningkatkan kualitas perancangan, bersamaan itu, menghemat biaya dan memperpendek waktu penyusunan perancangan penggunaan tanah, terutama di tingkat kecamatan./.