Ilustrasi   (Foto: kinhtedothi.vn)

Pemaparan yang diajukan oleh Kementerian Keamanan Publik menunjukkan bahwa bersama dengan proses integrasi internasional, pekembangan teknologi informasi, khususnya revolusi teknologi 4.0 telah mengedepankan tuntutan mendesak terhadap pekerjaan keamanan siber untuk membela keamanan nasional, menjamin ketertiban dan keselamatan sosial. Penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang tentang Keamanan Siber adalah sangat perlu untuk mencegah dan menghadapi semua bahaya yang mengancam keamanan siber, mengatasi masalah yang masih ada, membatasi hal-hal yang bersangkutan dengan keamanan siber. Di segi lain, pemberlakuan Undang-Undang tersebut juga turut  melembagakaan secara lengkap dan tepat waktu semua garis politik dan kebijakan Partai Komunis tentang keamanan siber, menjamin penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013 tentang hak manusia, hak azasi manusia dan membela Tanah Air, menjamin pekerjaan keamanan siber Vietnam  sesuai dengan kebiasaan internasional.

Sidang pleno ini berlangsung sampai dengan tanggal 29 September. Para utusan akan berfokus meneliti, membahas, mempelajari dan memberikan pendapat terhadap RUU tersebut supaya menjadi sempurna dan cepat diesahkan oleh MN.