(VOVworld) – Pada Selasa (18 Februari), Komite Anti Korupsi Nasional Thailand (NACC) memberitahukan mulai menggugat Perdana Menteri (PM) demisioner Thailand, Yingluck Shinawatra bersangkutan dengan tuduhan-tuduhan kurang bertanggung jawab dan menyalahi prinsip dalam kebijakan Pemerintah mengenai pembelian beras. Selain itu, NACC juga telah memanggil Yingluck untuk diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan tersebut pada 27 Februari ini. Menurut NACC, PM Yingluck telah tidak menggubris semua peringatan yang bersangkutan dengan situasi korupsi dalam proses penggelaran kebijakan subsidi harga beras, serta kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh program ini. Jika ditemukan kesalahan, PM Yingluck Shinawatra mungkin akan harus lengser.

PM Yingluck digugat tersangkut kasus korupsi
(Foto: vnexpress.net)

Dalam reaksi terbaru setelah pernyataan NACC, PM Yingluck berpendapat bahwa justru gelombang demonstrasi yang dicanangkan faksi oposisi selama 3 bulan ini merupakan sebab-musabab yang membuat pemerintah harus menunda aktivitas pembayaran uang pembelian beras dari kaum tani. Lebih-lebih lagi, faksi oposisi juga menyalah-gunakan kemarahan kaum tani untuk mendorong lebih kuat lagi permainan politik guna menggulingkan Pemerintah infungsi. PM Yingluck menegaskan bahwa program subsidi harga beras sama sekali bertujuan mendatangkan keuntungan kepada kaum tani dan Pemerintah sementara sedang berusaha mengumpulkan uang dengan cara menjual beras cadangan atau meminjam uang dari institusi-institusi keuangan untuk cepat melunasi jumlah uang yang masih kurang./.