Komite Tetap Majelis Nasional angkatan ke-13 membuka persidangan ke-11.

(VOVworld)- Pada Rabu pagi, 12 September, di kota Hanoi, dibawah pimpinan Ketua Majelis Nasional Vietnam Nguyen Sinh Hung, Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 membuka persidangan ke-11. Dalam pidato pembukaan persidangan ini, Ketua Nguyen Sinh Hung menunjukkan bahwa dalam persidangan ini, Komite Tetap Majelis Nasional akan memberikan pendapat terhadap proyek tentang proses, prosedur dan cara melakukan pemungutan suara kepercayaan terhadap  pejabat yang dipilih dan diesahkan oleh Majelis Nasional dan Dewan Rakyat, bersamaan itu, melakukan pengawasan terhadap dua proyek yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan dan Undang-Undang tentang Pertanahan. Yang bersangkutan dengan pekerjaan legislasi,  ada 10 rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh Komite Tetap Majelis Nasional dalam persidangan ini, diantaranya ada banyak rancangan Undang-Undang yang penting misalnya Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pertanahan, Rancangan Amandemen Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan beberapa isi yang penting lainnya.


Komite Tetap Majelis Nasional angkatan ke-13 membuka persidangan ke-11. - ảnh 1          

Persidangan ke-11 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13
(Foto: news.vnanet.vn

Setelah upacara pembukaan, ketika berbahas tentang laporan  rencana auditing tahun 2013, Komite Tetap Majelis Nasional meminta kepada Auditor Negara supaya  meninjau auditing terhadap semua program target nasional, pengelolaan dan penggunaan tanah di semua zona industri, pengelolaan dan penggunaan dana keuangan negara. Nguyen Van Hien, Kepala Komisi Hukum Majelis Nasional Vietnam mengajukan pendapat: “Tentangan rencana auditing, pada pokoknya, kami menyepakati laporan, tapi sangat mengharapkan agar kita harus melakukan dengan baik pelaksanaan petisi purna auditing, khususnya membantu Partai Komunis dan Negara dalam melaksanakan pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi. Pada waktu yang akan datang, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang akan diesahkan akan ada beberapa hal yang bersangkutan dengan tanggung-jawab auditor negara”./

Komentar

Yang lain