(VOVworld) – Dalam sesi perbahasan Kamis (18/2), ketika memberikan pendapat tentang rancangan laporan pemaparan dan penerimaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pers (amandemen), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 pada pokoknya menyepakati banyak isi dalam rancangan laporan pemaparan, penerimaan dan penyesuaian RUU tentang Pers (amandemen). Masalah meninjau penyesuaian portal informasi elektronik terpadu dan jejaring sosial dalam RUU ini merupakan isi yang mendapat banyak pendapat dari anggota Komite Tetap MN Vietnam. Ketua Dewan urusan Etnis MN Vietnam, K’sor Phuoc berpendapat bahwa jika UU tentang Pers tidak mengelola ragam-ragam informasi yang bersifat pers seperti portal informasi elektronik atau jejaring sosial, maka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan praktek.

Bapak K'sor Phuoc mengatakan: “Ada 3 jenis informasi di internet. Yang pertama ialah badan-badan yang boleh mendirikan kantor pemberitaan sesuai dengan ketentuan UU. Yang kedua ialah swasta, blog dan portal berita yang dibuka di dalam negeri. Yang ketiga ialah dibuka di luar negeri. Sekarang, sedikitnya kita harus melaksanakan fungsi pengelolaan Negara terhadap portal-portal informasi dalam negeri”.

Ketika memberikan pendapat tentang masalah ini, Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung berpendapat bahwa UUD tahun 2013 menentukan hak kebebasan pers, hak kebebasan berbicara, hak kebebasan mendekati informasi. Semua hak kebebasan ini hanya dibatasi dengan UU. Oleh karena itu, UU harus punya kepentingan yang bersifat prinsipil tentang ragam informasi yang bersifat pers seperti jejaring sosial, portal informasi elektronik terpadu. Di atas dasar itu, akan ada peraturan yang menentukan secara kongkrit pengelolaan Negara terhadap semua ragam informasi ini.

Juga pada pagi hari ini, Komite Tetap MN memberikan pendapat tentang rancangan laporan pemaparan dan penerimaan dari RUU tentang Perlindungan, Perawatan dan Pendidikan Anak-Anak (amandemen). Melalui perbahasan, banyak pendapat menyepakati pengubahan nama UU yang sedang berlaku menjadi “UU tentang Anak-Anak”. Pengubahan nama ini akan memanifestasikan secara lebih lengkap lagi isi dan skala UU tersebut.

Menurut agenda, pada sore harinya, Komite Tetap MN memberikan pendapat tentang rancangan laporan tugas masa bakti 2011-2016 dari Jaksa Agung Rakyat dan pemaparan dari Jaksa Agung Rakyat tentang masalah meminta penambahan personalia jaksa senior dari instansi kejaksaan rakyat.

Untuk meneruskan agendanya, Komite Tetap MN Vietnam, Kamis sore (18/2) memberikan pendapat tentang pemaparan Jaksa Agung Rakyat Vietnam tentang permintaan menyerahkan masalah personalia jaksa senior untuk melaksanakan UU tentang Organisasi Kejaksaan Agung Rakyat tahun 2014. Komite Tetap MN sepakat menambahkan 159 jaksa senior untuk instansi kejaksaan rakyat, sesuai dengan permintaan Kejaksaan Rakyat Agung dan hasil verifikasi Komisi Yudisial dari MN Vietnam.