(VOVworld) - Untuk melanjutkan persidangan ke-19, pada Kamis pagi (11 Juli), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, angkatan ke-13 memberikan pendapat terhadap beberapa masalah penting yang masih ada perbedaan pendapat terhadap rancangan Undang-Undang tentang Tender (amandemen) dan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan.
Para anggota peserta persidangan ke-19 Komite Tetap MN membahas Undang-Undang tentang Tender
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)
Tentang Undang-Undang tentang Tender (amandemen), para anggota Komite Tetap MN Vietnam sepakat hanya menentukan prosentase 30% modal milik negara di proyek-proyek tender. Namun, juga ada pendapat yang beranggapan bahwa harus mempertimbangkan prosentase ini. Para anggota Komite Tetap MN juga mengatakan bahwa dalam memilih kontraktor, perlu mengeluarkan ketentuan yang ketat dalam Undang-Undang, bersamaan itu menugasi Pemerintah membuat ketentuan lebih terinci untuk memilih kontraktor yang punya cukup persyaratan dan kemampuan memenangkan tender.
Juga pada pagi hari itu, Komite Tetap MN Vietnam berbahas mengenai Undang-Undang tentang Pelaksanaan Penghematan dan Pemberantasan Keborosan. Beberapa anggota beranggapan bahwa harus menambahkan dan menentukan secara lebih jelas mekanisme cara pengawasan dari setiap obyek, menjamin pengawasan dari warga negara, menangani informasi yang menemukan keborosan./.