Berlangsung dari 15 sampai 17 Mei ini,  pada persidangan ini,  Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat  kepada banyak isi penting seperti  melakukan revisi (kali ke-3) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU)  amandemen atas beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen); memberikan pendapat terhadap  pengesahan Perjanjian Penambahan atas Perjanjian Penetapan Perbatasan Nasionial antara Republik Sosialis Vietnam dan Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai  amandemen titik awal garis perbatasan nasional Vietnam-Laos; memberikan penilaian tentang situasi pelaksanaan rencana pengembangan sosial-ekonomi dan anggaran keuangan  Negara beberapa bulan awal tahun 2017. Dalam pidato pembukaan persidangan ini, Ketua MN Vietnam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan menekankan: Persidangan ke-10 Komite Tetap MN Vietnam  mempunyai banyak isi penting, meminta kepada para anggota Komite Tetap MN   supaya menyediakan waktu untuk melakukan perdebatan, mempelajari secara teliti dokumen dan memberikan pendapat-pendapat yang berkualitas kepada isi-isi supaya siap  untuk disampaikan pada persidangan ke-3 MN Vietnam angkatan XIV.

Panorama acara pembukaan persidangan ke-10 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam (Foto: Kantor Berita Vietnam)

Setelah acara pembukaan persidangan tersebut, Komite Tetap MN Vietnam berbahas tentang laporan tambahan terhadap hasil pelaksanaan rencana pengembangan sosial-ekonomi dan memberikan penilaian tentang situasi penggelaraannya  dalam  beberapa bulan awal tahun ini. Pada pokoknya  semuanya setuju dengan hasil yang telah dicapai selama 4 bulan awal tahun 2017 seperti  laporan Pemerintah, namun juga ada banyak pendapat yang menilai situasi sosial-ekonomi Vietnam tetap menunjukkan banyak kesulitan dan tantangan. Wakil Ketua MN Vietnam, Do Ba Ty memberitahukan: “Jumlah badan usaha  yang baru terbentuk  cukup banyak, tapi hasil-gunanya belum tinggi. Di antaranya badan usaha FDI melakukan ekspor besar, tapi sumbangan kepada anggaran keuangan Negara masih terbatas, alasannya ialah  mendapat banyak prioritas pada saat badan usaha di dalam negeri  masih menjumpai banyak kesulitan, sulit mendekati sumber-sumber modal prioritas. Masalah ini perlu mendapat penilaian lebih teliti supaya ada pengungkit bagi badan-badan usaha di dalam negeri untuk bisa berkembang”.

Beberapa pendapat telah  meminta kepada Pemerintah supaya konsekuen menstabilkan ekonomi makro, memperhebat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan guna menjamin kesinambungan. Di samping itu harus mempertimbankan secara teliti solusi memperkuat  hasil produksi eksploitasi minyak mentah dan aktivitas eksploitasi mineral di dalam negeri untuk mencapai target pertumbuhan