Komunitas internasional sepakat menggunakan langkah kuat untuk memaksa RDRK melakukan dialog
(VOVWORLD) - Kalangan otoritas Republik Korea dan Perancis menyepakati perlunya mengenakan sanksi-sanksi keras untuk memaksa Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) harus menerima dialog tentang masalah perlucutan senjata nuklir.
Ilustrasi (Foto: Reuters/VNA) |
Dalam pertemuan di Paris, Ibukota Perancis, Menteri Luar Negeri (Menlu) Perancis, Jean-Yves Le Drian dan timpalannya dari Republik Korea, Kang Kyung-wha menyapakati bahwa program rudal dan nuklir RDRK merupakan salah satu di antara ancaman-ancaman yang paling serius terhadap komunitas internasional.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan) negara-negara Republik Korea, Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen memberikan sumbangan bagi upaya-upaya de-nuklirisasi RDRK berdasarkan pada langkah-langkah diplomatik. Komunike pers dikeluarkan setelah pertemuan ketiga fihak yang diadakan di sela-sela Konferensi Menhan ASEAN yang diperluas (ADMM) di Filipina menekankan: ketiga fihak terus mendukung kampanye dari komunitas internasional untuk mencegah barang-barang yang digunakan oleh RDRK untuk mengembangkan bermacam jenis senjata pemusnah massal.
Sementara itu, Menhan negara-negara ASEAN menyatakan kekhawatiran yang mendalam tentang program-program nuklir dan rudal RDRK, bersamaan itu mendesak Pyong Yang supaya menaati kewajiban-kewajiban internasional dan mengadakan kembali dialog. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada konferensi ke-11 ADMM+, para Menteri menekankan makna penting dalam menjaga perdamaian dan kestabilan di kawasan, bersamaan itu menyerukan pelaksanakan mengekang diri dan mengadakan kembali dialog untuk mengurangi eskalasi ketegangan di semenanjung Korea.