(VOVworld) - Konferensi ke-6 Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM-6) telah berakhir pada Selasa 29 Mei di Kamboja dengan mengesahkan dua naskah penting yaitu dokumen tentang konsep mempelajari frekuensi penyelenggaraan Konferensi Menteri Pertahanan ASEAN yang diperluas (ADMM+) dan Pernyataan bersama tentang penguatan kesatuan ASEAN demi satu komunitas yang harmonis dan aman.
Konferensi ke- 6 Menteri Pertahanan ASEAN di Kamboja
( Foto: vov.vn)
Ketika berpidato di sini, Jenderal Phung Quang Thanh, Menteri Pertahanan, Kepala delegasi tingkat tinggi Kementerian Pertahanan Vietnam telah menunjukkan penilaian dan pandangan Vietnam tentang masalah-masalah pertahanan, keamanan di kawasan dan di dunia. Tentang situasi Asia Tenggara, Jenderal Phung Quang Thanh mengatakan bahwa kawasan ini tetapi mempertahankan lingkungan yang damai, stabil, bekerjasama dan berkembang, tetapi juga masih potensial dengan bahaya, tantangan keamanan baik yang bukan tradisional maupun yang tradisional.
Tentang masalah sengketa garis perbatasan dan wilayah di kawasan dan kedaulatan di Laut Timur, Jenderal Phung Quang Thanh mengatakan: Masalah sengketa kedaulatan di Laut Timur adalah satu kenyataan yang tidak perlu kita hindari karena itu terjadi di kawasan Asia Tenggara dan adalah sengketa antar-negara ASEAN dan antara beberapa negara ASEAN dengan negara di luar kawasan ASEAN. Menteri Phung Quang Thanh menegaskan: Semua negara ASEAN harus bertekat mempertahankan lingkungan yang damai, stabil, bekerjasama dan berkembang untuk membangun komunitas politik-keamanan pada tahun 2015. Untuk melaksanakan tujuan ini, Jenderal Phung Quang Thanh mengatakan bahwa semua pihak harus tenang, sangat mengekang diri, mengadakan perundingan secara damai untuk menangani semua sengketa di laut dengan hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut -1982 (UNCLOS-1982). Yang mendesak ini, semua pihak harus melaksanakan secara menyeluruh dan efektif Deklarasi tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur (DOC) yang ditandatangani oleh semua negara ASEAN dan Tiongkok, menuju ke penyusunan Kode Etik tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur (COC). Sedangkan, sengketa-sengketa multilateral, antara banyak negara, banyak pihak harus ditangani secara multilateral, berupaya mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Di samping itu, semua negara harus membina kepercayaan, mencegah bentrokan dengan cara memperkuat kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral dalam mekanisme ADMMdan ADMM+. Namun kalau memperkuat kerjasama dengan para mitra dialog di luar kawasan, ASEAN harus memegang peranan dominan.
Pada Konferensi ini, para Menteri Pertahanan telah mengesahkan dokumen tentang konsep mempelajari frekuensi menyelenggarakan ADMM+ dan sepakat meningkatkan frekuensi penyelenggaraan ADMM+ dari tiga tahun sekali menjadi 2 tahun sekali, setelah ADMM+ ke-2 di Brunei Darussalam. Ketika mengakhiri Konferensi ini, para Menteri telah menandatangani Pernyataan bersama yang antara lain menegaskan keinginan memperkuat lebih lanjut lagi peranan ADMM dan ADMM+ dalam mendorong kerjasama praksis dan intervensi antara ASEAN dengan negara mitra dialog tentang masalah-masalah srategis, pertahanan, keamanan yang berpengaruh terhadap kawasan. Pernyataan ini juga terus menegaskan lagi komitmen dari semua negara anggota ASEAN tentang pelaksanaan secara menyeluruh dan efektif DOD dan menuju ke pengesahan COC serta menekankan peranan penting dari kebebasan pelayaran di Laut Timur sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut -1982./.