Konsultasi Politik Vietnam-Polandia

(VOVWORLD) - Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Le Thi Thu Hang dan Wakil Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Polandia, Anna Krystyna Radwan-Röhrenschef, pada Kamis (30 Mei), di Kota Hanoi, bersama-sama memimpin Konsultasi politik tingkat Deputi Menlu Vietnam-Polandia, mendiskusikan arah dan langkah mendorong hubungan persahabatan tradisional dan kerja sama di banyak  bidang Vietnam-Polandia.
Konsultasi Politik Vietnam-Polandia - ảnh 1Panorama sidang konsultasi tersebut (Foto: Doan Tuan/VNA)

Kedua belah pihak sepakat pada waktu mendatang memperkuat pertukaran delegasi berbagai tingkat, di semua saluran Partai, Negara, Pemerintah dan Parlemen, mendorong kerja sama di bidang keamanan-pertahanan, pendidikan-pelatihan, sains-teknologi, pertanian, dan sebagainya. Terus berkoordinasi erat di forum-forum multilateral, mendorong hubungan antara ASEAN dengan Polandia dan Uni Eropa, berkoordinasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan silaturahmi kebudayaan dan kesenian pada tahun 2025, menuju ke peringatan HUT ke-75 hubungan diplomatik Vietnam-Polandia.

Tentang kerja sama perdagangan-ekonomi, kedua belah pihak sepakat meninjau pembentukan Komite AntarPemerintah tentang kerja sama ekonomi, terus menggelar dengan efektif Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Uni Eropa (EVFTA), menciptakan syarat yang kondusif bagi komoditas dua negara untuk berada lebih banyak di pasar masing-masing pihak dan sebagainya.

Tentang kerja sama antara dua Kemenlu, kedua belah pihak sepakat meninjau penandatanganan baru MoU kerja sama, terus menyelenggarakan dengan efektif kegiatan Konsultasi politik periodik tingkat Deputi Menlu.

Ketika mendiskusikan masalah-masalah regional dan internasional yang menjadi minat bersama, kedua belah pihak menekankan makna penting penanganan semua sengketa dan konflik di atas dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentang Laut Timur, kedua belah pihak menjunjung tinggi penjaminan perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan dan kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur serta supremasi hukum internasional. 

Komentar

Yang lain