PM Inggris, Boris Johnson berbicara di depan sidang Majelis Rendah pada tanggal 22/10/2019 (Foto: AFP/VNA)

Rancangan Undang-Undang (RUU) ini kemudian disampaikan kepada Majelis Tinggi untuk diperdebatkan, tetapi ada kemungkinan besar ialah Majelis Tinggi juga akan mengesahkannya. Ini bisa dianggap sebagai satu kemenangan politik yang penting dan tepat saatnya yang dicapai PM Boris Johnson, setelah dia tidak bisa melaksanakan janjinya yaitu menyelesaikan Brexit pada tanggal 31/10. Usaha mendorong pemilu yang lebih dini akan bisa memberikan mayoritas dalam Parlemen kepada dia untuk mengesahkan permufakatan Brexit yang dia capai dengan pimpinan Uni Eropa pada tanggal 17/10 ini.

Kalau Majelis Tinggi mengesahkan RUU mengenai Pemilu, maka ini untuk pertama kalinya setelah 100 tahun, Inggris melakukan pemilu lebih dini pada bulan Desember 2019. Sekarang, Partai Konservatif tetap memelopori jajak-jajak pendapat dan kalau bisa mempertahankan hasil ini, maka partai ini mungkin merebut mayoritas setelah pemilu mendatang. Namun, dalam situasi tidak ada partai yang mencapai kemenangan, proses Brexit akan terus mengalami jalan buntu. Sekarang belum ada yang menjamin Inggris akan punya satu pemerintah mayoritas yang cukup untuk mendorong pengesahan permufakatan Brexit.