(VOVworld) – Senin pagi 20 Februari, di kota Ho Chi Minh berlangsung loka karya tentang projek verifikasi hukum yang diadakan oleh Komite Hukum Majelis Nasional Vietnam berkoordinasi dengan organisasi SIDA-Kanada. Pada loka karya tersebut, para peserta berfokus untuk bertukar, berbagi pengetahuan dan pengalaman, sekaligus memperjelas dan memperdalam lebih lanjut lagi sisi hukum dalam memperkuat kemampuan organisasi-organisasi verifikasi; ketentuan-ketentuan tentang proses, prosedur, batas waktu untuk pengajuan dan pelaksanaan verifikasi.
Banyak pendapat yang diajukan supaya perlu memberlakukan standar verifikasi sesuai dengan setiap bidang dan menegaskan jelas mekanisme evaluasi kesimpulan verifikasi, menjamin kebenaran dan keobyektifan sebagai dasar untuk menangani kasus-kasus.
Mayor Jenderal Pham Quy Ngo
(Foto: thaibinhtv.vn)
Mayor Jenderal Pham Quy Ngo, Deputi Menteri Keamanan Publik Vietnam memberitahukan bahwa, “Kementerian Keamanan Publik kami melihat bahwa perlu mempertahankan dan memperkokoh sistem penyelenggaraan verifikasi hukum dalam kalangan keamanan publik rakyat. Karena untuk melayani pekerjaan investigasi dan penanganan, para verifikator harus mempunyai cukup pengetahuan baik mengenai hukum, teknik kriminalitas, kejuruan dalam kalangan keamanan publik rakyat. Hal ini berarti kami ingin mengatakan bahwa pekerjaan verifikasi hukum adalah kunci untuk membuka pekerjaan investigasi, mempunyai nilai dalam pekerjaan mencari dan mengadili para pejahat.”
Loka karya tersebut berlangsung pada 20 dan 21 Februari dengan 10 simposium, memasok informasi multidimensi tentang teori dan praktek untuk melayani penyempurnaan projek Undang-Undang tentang Verifikasi Hukum, mempersiapkan penyerahannya kepada persidangan ke-3 Mejelis Nasional Vietnam ./.