(VOVworld) - "Undang-Undang  tentang Jajak Pendapat Rakyat – Beberapa masalah teori dan praktek” merupakan tema lokakarya  yang diadakan pada Selasa (4 Juni) di kota Hanoi.

Pada lokakarya ini, para utusan  berfokus memperjelas  akan hakekat, isi dan  tuntutan  jajak pendapat rakyat;  Fikiran Ho Chi Minh,  pandangan Partai Komunis dan Negara Vietnam tentang jajak pendapat rakyat; Bentuk-bentuk demokrasi dan jajak pendapat rakyat; Peranan Majelis Nasional dalam jajak pendapat, pemilihan, jajak pendapat  dan pengambilan pendapat rakyat. Profesor, Doktor  Le Minh Tam, Wakil Ketua merangkap Sekretaris Jenderal  Asosiasi  Pengacara Vietnam menunjukkan: “Jajak pendapat rakyat adalah satu katagori yang bersifat sejarah, muncul dan berkembang bersama dengan perkembangan demokrasi. Jajak pendapat  rakyat adalah satu nilai yang diciptakan oleh rakyat dalam proses mengorganisasi, melaksanakan kekuasaan negara, menyusun dan melaksanakan undang-undang dan melakukan proses-proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Jajak pendapat rakyat merupakan bentuk demokrasi langsung, merupakan instrumen bagi rakyat untuk melaksanakan kekuasaan –nya.  Jajak pendapat rakyat  merupakan satu nilai  budaya-politik dan demokrasi”.

          Menurut hemat para utusan, pemberlakuan Undang-Undang tentang Jajak Pendapat Rakyat akan menciptakan lagi dasar-dasar hukum yang baru untuk merealisasikan  institusi demokrasi langsung  dan memperluas  demokrasi./..