(VOVworld)- Lokakarya internasional tentang Laut Timur baru-baru ini diadakan di New York (Amerika Serikat) dengan partisipasi dari para sarjana yang bergengsi Amerika Serikat, Vietnam, Tiongkok, Australia, Inggeris, Filipina dan Singapura.
Lokakarya ini telah menganalisis semua sebab yang menimbulkan ketegangan di Laut Timur, peranan hukum internasional, hubungan Amerika Serikat –Tiongkok dan peranan ASEAN dalam memecahkan masalah sengketa laut. Pada lokakarya ini, wakil Vietnam mempresentasikan argumentasi-argumentasi untuk membuktikan kedaulatan-nya yang tak terbantahkan di dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly). Kepala Biro Hukum Internasional dan Perjanjian dari Kementerian Luar Negeri Vietnam, Nyonya Nguyen Thi Thanh Ha telah menegaskan pendirian konsisten Vietnam ialah menangani semua sengketa di Laut Timur menurut hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut-1982. Dia juga menunjukkan: perundingan damai memainkan peranan yang sangat penting untuk mencari solusi bagi semua sengketa, khususnya sengketa kedaulatan dan hak yurisdiksi laut.
Para utusan menghadiri lokakarya tentang Laut Timur
(Foto: vov.vn)
Para sarjana menilai : Nasionalisme sedang muncul di beberapa negara yang bersangkutan, khususnya di Tiongkok sehingga membuat situasi semakin menjadi rumit. Mantan pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat urusan masalah-masalah Asia Timur dan Pasifik, Christopher Hill mengatakan bahwa Tiongkok harus menetapan kepentingan poros –nya dan berupaya untuk mengharmoniskan kepentingan-kepentingan ini dengan kepentingan –kepentingan lain dari negara-negara ASEAN. Dia menekankan: sengketa laut memerlukan cara pendekatan yang lebih modern, saling menguntungkan, dan cara pendekatan bilateral Tiongkok sekarang adalah tidak sesuai.
Wakil Filipina berargumentasi bahwa COC harus diterapkan seiring dengan hukum internasional karena Kode Etik ini tidak bisa memecahkan semua masalah dan sebaliknya. Direktor Pusat Hukum Internasional dari Universitas Nasional Singapura, Robert Beckman mengatakan bahwa Tiongkok harus mendorong kepentingan internasional –nya yang berdasarkan pada hukum internasional. Ketika meninjau solusi-solusi di Laut Timur, Profesor Huang Jing, Direktor Pusat Asia dan Globalisasi Singapura mengatakan: “Hal yang sangat penting ialah harus berupaya memecahkan masalah secara damai menghindari penggunaan kekerasan. Untuk bisa melakukan hal ini, pertama-tama, kita harus menaati hukum internasional, patokan dan kebiasaan yang telah diakui. Yang ke-2 ialah harus menstabilkan situasi, jangan membiarkan ketegangan dan sengketa bereskalasi menjadi satu krisis besar. Yang ke-3 ialah harus membuat satu kerangka bagi semua pihak yang bersangkutan untuk bisa mengadakan perundingan dan berupaya melakukan koordinasi tindakan”.
Profesor bidang politik Asia Tenggara, Ducan McCargo dari Universitas Leeds (Inggeris) merekomendasikan bahwa langkah pertama dalam sengketa di Laut Timur ialah mendorong hukum internasional, bersamaan itu mempertahankan sanksi-sanksi sekarang dengan ASEAN sebagai sentral seperti forum regional ASEAN dan Konferensi Menteri Pertahanan ASEAN, memecahkan masalah meningkatkan pengeluaran pertahanan yang selama ini sedang menimbulkan ketikdakpercayaan antara negara-negara dan memperkuat hubungan Amerika Serikat –Tiongkok menurut arah kerjasama sebagai pengganti konfrontasi./.