Ini merupakan lokakarya pertama yang diadakan di provinsi-provinsi di Vietnam Selatan untuk mengambil pendapat di kalangan pejabat dan penduduk tentang Bab yang menetapkan organisasi pemerintahan daerah ketika Majelis Nasional mengeluarkan resolusi tentang amandemen Undang-Undang Dasar - 1992. Lokakarya tersebut berfokus memperjelas empat isi yang besar dalam bab yang menentukan pemerintahan daerah yang diajukan oleh  Undang-Undang Dasar amandemen. Para pakar internasional telah berbagi pengalaman tentang organisasi dan aktivitas pemerintahan daerah di dunia dan pengalaman  dari beberapa negara Asia Tenggara.  Bertolak dari praktek di Vietnam, para utusan telah mengeluarkan banyak rekomendasi dan pendapat tambahan atas banyak masalah yang penting untuk menyempurnakan institusi dan prinsip desentralisasi pengelolaan dari pemerintahan daerah menurut semangat resolusi Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam./.