Wakil Ketua MN Vietnam, ibu Nguyen Thi Kim Ngan
( Foto: nguyenthikimngan.net)

  Empat masalah yang dibahas oleh para anggota ialah skala penyesuaian Undang-Undang, perancangan sumber daya air, membela sumber daya air dan memberikan hak melakukan eksploitasi sumber daya air. Mayoritas pendapat menyetujui keharusan memperkuat pekerjaan inspeksi, pemeriksaan sumber daya air untuk membela dan menggunakan sumber daya air secara rasional dan efektif. Komite Rakyat provinsi dapat membentuk dan mengesahkan sumber daya air provinsi dan kotanya setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan diesahkan oleh Dewan Rakyat provinsi setingkat. Beberapa pendapat juga menekankan bahwa perlu merangsang dan memberikan prioritas kepada semua organisasi dan perseorangan yang melakukan penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan investasi terhadap proyek eksploitasi dan penggunaan air secara hemat, efektif, memasyarakatkan semua aktivitas pembelaan, pengembangan sumber daya air dan pemasokan jasa air. Truong Van Vo, anggota MN Vietnam provinsi Dong Nai mengajukan pendapat bahwa “Menurut hemat saya, masalah umum yang diajukan dalam Undang-Undang ialah harus mengelola, membela, mengeksploitasikan dan menggunakan sumber daya air seiring dengan menjaga lingkungan hidup. Saya meminta kepada Negara supaya merangsang semua organisasi dan perseorangan melaksanakan kebijakan penghematan air”.

Sebelumnya, pada Kamis pagi 31 Mei, para anggota MN mendengarkan laporan-laporan tentang : Rancangan tentang Undang-Undang tentang Kearsifan Nasional, Rancangan Undang-Undanng tentang Koperasi, Rancangan Undang-Undang Amandemen beberapa hal dalam Undang -Undang tentang pengelolaan pajak, Rancangan Undang-Undang amandemen beberapa hal dalam Undang-Undang tentang Perlistrikan, Rancangan Undang-Undang amandemen beberapa hal dalam Undang-Undang tentang Pengacara. Pada sore harinya, para wakil membahas rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air./.