Majelis Nasional VN memulai acara interpelasi terhadap para Anggota Pemerintah
(VOVworld)- Dibawah pimpinan Ketua Majelis Nasional (MN)Vietnam Nguyen Sinh Hung, pada Rabu13 Juni, para anggota MN memulai acara interpelasi terhadap para Anggota Pemerintah mengenai beberapa masalah yang mendapat perhatian pemilih. Semua acara interpelasi dan jawaban interpelasi akan disiarkan dan ditayangkan langsung oleh Radio Suara Vietnam dan Televisi Vietnam.
Ketua MN Vietam Nguyen Sinh Hung di depan persidangan ke -3 MN Vietnam angkatan ke -13.
(Foto:hanoimoi.com.vn)
Rancangan proyek umum tentang restrukturisasi perekonomian adalah salah satu masalah yang mendapat perhatian para pemilih ketika melakukan acara interpelasi terhadap Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam Bui Quang Vinh. Tentang rancangan proyek ini, Menteri Bui Quang Vinh memberitahukan: “Ini adalah rancangan proyek umum. Setelah mendapat sumbangan pendapat dari Majelis Nasional, Pemerintah akan menugasi semua kementerian dan instansi supaya menyusun proyek-proyek bagian. Yang mendesak, Pemerintah telah menyusun semua rancangan proyek bagian yaitu proyek restrukturisasi investasi, proyek restrukturisasi pasar keuangan, efek dan proyek restrukturisasi badan usaha milik negara. Kita supaya memilih masalah-masalah titik berat, jadi tidak terpencar walaupun semua bidang ini perlu digelarkan”.
Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam Bui Quang Vinh.
( Foro: dddn.com.vn)
Dalam pada itu, ketika menjawab interpelasi tentang gugatan mengenai masalah pertanahan, Menteri Nguyen Minh Quang menyatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat rumit. Kementerian Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup telah memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 69 untuk memecahkan masalah ini. Beliau mengatakan: “Setelah ada Peraturan Pemerintah nomor 69, pekerjaan memberikan santunan, membebaskan lapangan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Saya menyatakan bahwa hal yang sukses ialah telah mengatasi secara cukup pokok masalah yang diajukan rakyat sekarang ini, diantaranya ada masalah harga tanah, santunan dan bantuan. Harus dikatakan, semua daerah telah sangat berusaha dalam berfokus memecahkan gugatan dan pengaduan sesuai dengan ketentuan undang-undang./